Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo masih terus bergulir hingga kini. Namun motif di balik aksi mata-mata itu masih menjadi pertanyaan publik.
Para pemangku hajat dalam hal ini pihak kepolisian maupun pemerintah masih belum membuka motif yang melatarbelakangi sabotase nekat itu. Publik mulai berspekulasi dan menebak-nebak tujuan Listyo Sigit Cs menguping Presiden Prabowo.
Ada yang menilai penyadapan dilakukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, banyak juga yang menilai tindakan ilegal itu adalah kudeta senyap untuk menjatuhkan Prabowo.
Dari banyaknya pandangan dan spekulasi itu, Pegiat media sosial Muchlis A. Rofik justru melihat perkara ini dari perspektif yang berbeda.
Ketika publik ramai-ramai menghakimi Listyo Sigit Cs Rofik justru berpandangan sebaliknya dia bilang Prabowo bisa saja disadap karena sedang terlibat dalam skandal besar mengingat penyadapan itu telah dilakukan Listyo Sigit diawal-awal masa pemerintahan Prabowo Subianto dimana saat itu Listyo masih menjadi Kapolri sebelum dipindahkan menjadi KSP.
“Jangan-jangan memang Presiden sedang terlibat masalah, dan layak disadap?,” kata Rofik dilansir Olenka.id Sabtu (14/11/2026).
Dalam kasus penyadapan ini, Listyo Sigit Cs dicurigai tidak bekerja atas inisiatif sendiri, mereka diduga bekerja untuk kelompok tertentu, namun lagi-lagi dugaan ini belum terbukti.
Kendati belum terbukti, namun banyak pihak mengaitkannya dengan Joko Widodo (Jokowi) dan aliansi politiknya yang kerap disebut sebagai Geng Solo. Asumsi liar itu tak mencuat tanpa alasan, Jokowi dan Listyo Sigit memang punya kedekatan personal. Hubungan baik mereka telah terajut sejak lama ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.
Dari kedekatan intim itu lah karier Listyo Sigit di kepolisian melejit hingga menduduki pucuk pimpinan di Korps Bhayangkara.
“Benarkah Jokowi terlibat?" ucapnya.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Jenderal Listyo Sigit diduga berperan sebagai penerima akhir (end user) yang menggerakkan pihak lain untuk menerima laporan harian maupun analisis hasil penyadapan.
Penyidik mengungkapkan bahwa penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan Penlinks
Prosesnya disebut berlangsung dalam lima tahap, mulai dari pemberian perintah secara lisan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.
Baca Juga: Dugaan 'Permainan' di Balik Penyadapan Prabowo, Jokowi 3 Periode Ikut Terseret!
Kasus ini terungkap setelah personel bagian monitoring mencurigai adanya perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data pada Oktober 2026
