Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ternyata memunculkan tanda tanya yang lebih besar dari sekadar siapa pelakunya. Pengamat politik, pertahanan, dan keamanan Selamat Ginting justru menarik benang merah ke masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), termasuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Selamat menduga, isu Jokowi tiga periode bukan sekadar wacana politik biasa. Ia melihatnya sebagai titik awal munculnya dugaan praktik penyanderaan politik terhadap sejumlah partai. Bahkan, pernyataan Jokowi yang pernah mengaku mengetahui langkah partai-partai politik dinilai Selamat memiliki makna ancaman.
"Saya mengawali hipotesis politik saya sebenarnya dari ketika ada rencana Jokowi tiga periode, itulah awal mulanya," kata Selamat dalam tayangan Kompas TV, dikutip Kamis (12/11/2026).
"Itu kemudian diumumkan ketika Jokowi, 'saya tahu apa yang akan dilakukan partai-partai.' Itu artinya apa? Itu adalah ancaman," imbuhnya.
Baca Juga: Ketum Parpol Terlibat Penyadapan Prabowo, Ciri-cirinya Langsung Dibocorkan Rocky Gerung
Lantas, apa hubungan dugaan penyadapan dengan wacana tiga periode? Selamat menjelaskan bahwa penyadapan bisa memiliki berbagai motif. Ia menyebut tiga kemungkinan, yakni kepentingan ideologi, uang, hingga pemaksaan terhadap pihak tertentu.
"Apa sih fungsi sadap itu? Pertama secara ideologi enggak mungkin. Kemudian secara uang. Ketiga secara pemaksaan," jelasnya.
Dari tiga kemungkinan tersebut, Selamat menyoroti dugaan motif pemaksaan atau upaya membuat seseorang berada dalam posisi tersandera. Ia kemudian menghubungkan pandangan itu dengan sikap sejumlah elite partai yang pernah mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ikut disinggung. Selamat juga menyebut mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang kemudian posisinya dilanjutkan oleh Bahlil Lahadalia.
"Kita lihat bagaimana Ketua Umum PAN Zulhas mendukung (Jokowi) tiga periode. Lalu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang kemudian dilanjutkan oleh Bahlil," sambungnya.
Namun, bagian yang tak kalah menarik dari pernyataan Selamat adalah soal siapa saja yang menurutnya tidak masuk dalam daftar sasaran penyadapan. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah figur yang dekat dengan Jokowi justru tidak disebut sebagai target.
Beberapa nama yang disorotnya antara lain Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Selamat juga menyebut Pratikno dan Qodari.
"Tidak ada orang-orang lingkaran dekat dari Presiden Jokowi, Pratikno kemudian Qodari, nggak ada (yang disadap). Kemudian Wapres Gibran nggak ada," tuturnya.
Bagi Selamat, rangkaian dugaan tersebut membuat kasus penyadapan Prabowo perlu dibaca lebih jauh. Ia menilai persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berpotensi menyentuh kepentingan politik dan keamanan yang lebih luas.
"Oleh karena itu kita harus melihatnya ini bukan soal hukum semata, tapi ini adalah kasus kejahatan luar biasa. Ini bukan isu nasional lagi, isu internasional," pungkasnya.
Meski begitu, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: kaitan antara wacana Jokowi tiga periode, dugaan penyanderaan politik, dan penyadapan terhadap Prabowo masih merupakan hipotesis Selamat Ginting. Pernyataan tersebut belum membuktikan adanya hubungan langsung maupun keterlibatan tokoh-tokoh yang disebut. Semua dugaan itu tetap membutuhkan bukti dan pengujian melalui proses hukum.
