Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu komitmen dan kontrak politik Presiden Prabowo Subianto.
Lantaran dikategorikan sebagai kontrak politik, MBG kata Qodari mustahil dihentikan mendadak begitu mendapat protes pihak tertentu.
Baca Juga: Sederet Indikasi Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan MBG
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," kata Qodari kepada wartawan Rabu (17/6/2026).
MBG belakangan memang ramai di soal sejumlah pihak. Banyak yang meminta salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dihentikan saja karena sejumlah alasan, salah satunya soal anggaran jumbo yang dikuras dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Tuntutan itu mengemuka di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang anjlok karena gejolak global serta mencuatnya kasus korupsi tata kelola MBG yang menyeret Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Qodari mengakui, implementasi MBG selama ini acap kali berbenturan dengan berbagai masalah. Namun masalah-masalah tersebut bukan menjadi alasan utama membubarkan MBG.
Oleh karena itu, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar implementasi program dapat berjalan lebih baik. Selain juga pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," katanya.
Tak hanya MBG, Qodari mengatakan bahwa berbagai program kerja Presiden Prabowo juga dirancang sebagai solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan langkah pemerintah untuk menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui Program Sekolah Rakyat.
Menurut Qodari, berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa. Sekaligus upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menuntaskan program-program tersebut selama masa jabatannya.
"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," tuturnya.
