Banyak perusahaan di Indonesia masih menjalankan proses bisnis inti menggunakan perangkat lunak enterprise dari vendor asing dengan skema lisensi tahunan. Model ini membuat perusahaan terus membayar biaya berulang, sementara kendali atas pengembangan sistem, fleksibilitas kustomisasi, hingga pengelolaan data sering kali bergantung pada vendor.
Founder dan Direktur PT Ilmuprogram Teknologi Informasi, Wahyu Amaldi, menilai ketergantungan tersebut menjadi semakin penting untuk dievaluasi di tengah percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI) di sektor enterprise.
"Polanya selalu sama. Perusahaan membayar setiap tahun, tetapi ketika ingin mengubah proses kerja sendiri, mereka harus menunggu vendor. Sekarang gelombang AI mengulang pola yang sama, dan taruhannya lebih besar. Bukan hanya sistem yang disewa, datanya ikut dikirim keluar," kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga: Dua Mata Pisau Artificial Intelligence dalam Pertumbuhan Ekonomi RI
Menurut Wahyu, penggunaan perangkat lunak enterprise berbasis lisensi dan cloud asing dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, mulai dari biaya operasional yang terus meningkat, keterbatasan dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis, hingga tantangan terkait lokasi penyimpanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam praktik, perusahaan juga dapat menghadapi risiko vendor lock-in, yaitu kondisi ketika perpindahan sistem atau integrasi dengan platform lain menjadi sulit dan mahal.
Ia menambahkan bahwa setiap industri memiliki standar kepatuhan yang berbeda sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa pengelolaan data dan sistem informasi sejalan dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022) serta standar industri yang relevan.
Berangkat dari kondisi tersebut, PT Ilmuprogram Teknologi Informasi meluncurkan Ilmuprogram Agentic AI Platform, yaitu platform AI enterprise yang menghubungkan AI agent dengan sistem inti perusahaan dan berjalan penuh di infrastruktur milik klien. Berbeda dengan layanan AI berbasis cloud publik, data perusahaan, maupun proses inferensi AI tetap berada di lingkungan perusahaan.
Wahyu mengatakan peluncuran platform ini sejalan dengan prinsip bahwa perusahaan Indonesia perlu memiliki kendali atas sistem dan data sendiri.
"Perusahaan Indonesia semestinya memiliki sistem sendiri, bukan menyewa selamanya," ujarnya.
Selain aspek kedaulatan data, model kepemilikan penuh juga menawarkan potensi efisiensi biaya jangka panjang. Berdasarkan simulasi ilustratif yang disusun Ilmuprogram untuk perusahaan dengan 100 pengguna, model lisensi tahunan awalnya lebih murah pada dua tahun pertama karena biaya implementasi model kepemilikan ditanggung di muka.
Namun, titik impas tercapai pada akhir tahun kedua, dan pada akhir tahun ketiga model kepemilikan menjadi lebih murah sekitar 13%, atau sekitar Rp580 juta. Selisih tersebut melebar menjadi sekitar 29% pada tahun kelima atau sekitar Rp1,87 miliar. Simulasi tersebut menggunakan asumsi lisensi Rp750 ribu per pengguna per bulan, penyesuaian harga 5% per tahun, serta biaya implementasi dan dukungan dengan parameter tertentu.
"Model kepemilikan tidak selalu lebih murah di tahun pertama, justru biasanya lebih mahal. Yang berubah adalah arah biayanya. Langganan naik setiap tahun mengikuti jumlah pengguna dan penyesuaian harga, sementara biaya kepemilikan menurun setelah implementasi selesai," kata Wahyu.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi ilustratif dengan asumsi tertentu dan bukan hasil pengukuran pada klien. Besaran sebenarnya bergantung pada jumlah pengguna, cakupan modul, tingkat kustomisasi, serta pilihan infrastruktur.
"Semakin banyak pengguna dan semakin sering sistem perlu diubah, semakin cepat titik impas tercapai. Untuk perusahaan kecil dengan kebutuhan standar, model langganan bisa saja lebih masuk akal," ujarnya.
Berbeda dengan model berlangganan, seluruh platform Ilmuprogram diserahkan kepada klien beserta source code-nya. Pembayaran dilakukan pada masa implementasi tanpa lisensi per pengguna maupun kewajiban perpanjangan tahunan. Sistem dapat diimplementasikan di server perusahaan sendiri (on-premise) maupun di layanan cloud pilihan klien.
Dengan model tersebut, perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengaudit sistem, mengembangkan fitur baru bersama tim internal, atau melanjutkan pengembangan dengan mitra teknologi lain.
"Kalau source code ada di tangan perusahaan, mereka bisa mengaudit, mengembangkan dengan tim internal, atau melanjutkannya bersama vendor lain. Itu yang kami maksud dengan memiliki," ujar Wahyu.
