Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi salah satu pihak yang pernah menolak penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang kereta cepat Whoosh.
Kendati demikian, kini Purbaya membuka ruang penyelesaian utang Whoosh tersebut menggunakan kas negara sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau saya pribadi mending engga bayar (pakai APBN), tapi kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lainnya masih berdiskusi, tapi ini belum diputuskan," ungkap Menkeu Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga: Pernyataan Resmi Bank Indonesia Soal Rencana Menkeu Purbaya Lakukan Redenominasi Rupiah
Ia menegaskan, sejumlah opsi masih didiskusikan guna menyelesaikan utang Whoosh. Salah satu opsi tersebut ialah kas negara hanya akan menanggung beban pembayaran terkait dengan proyek infrastruktur Whoosh, seperti rel, bukan sampai pada aspek rolling stock atau kereta dan stasiun.
Berbagai opsi tersebut, tegas Purbaya, menjadi upaya untuk menjaga keuangan negara supaya tak ikut bermasalah atau terlalu merugi. Purbaya juga berharap bisa ikut terlibat dalam diskusi dengan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengenai berbagai opsi yang ada.
"(Opsi) Ini masih belum sampai pada kesimpulan detail. Makanya saya bilang, kalau mereka mau berdiskusi, saya mau ikut dan lihat. Jangan sampai rugi-rugi amat gitu," tambah Purbaya.
Sebagai informasi, sikap Menkeu Purbaya ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku siap bertanggung jawab atas utang kereta cepat Whoosh. Prabowo mengatakan, pemerintah mampu membayar utang Whoosh dan meminta publik untuk tak hanya mempermasalahkan soal angka, tetapi juga kebermanfaatan Whoosh bagi masyarakat.
