Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mulai menempatkan dana sebesar Rp200 triliun ke perbankan nasional pada Jumat, 12 September 2025. Dana tersebut berasal dari uang pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) dan akan disalurkan ke enam bank, sebagian besar dari kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Besok sudah masuk, ke enam bank,” kata Purbaya setelah menghadiri acara GREAT Lecture di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga: Eks Anak Buahnya Jadi Menkeu, Luhut Blak-blakan Soal Kinerja Purbaya
Namun, ia tidak merinci nama bank yang akan menerima dana tersebut. Hanya saja, ia mengungkap bahwa penyaluran ini akan melibatkan empat bank konvensional dan dua bank syariah, dengan porsi penempatan dana yang berbeda-beda.
Menurut Purbaya, langkah ini bisa dilakukan tanpa perlu menunggu aturan baru. “Bisa (tanpa PMK). Kalau PMK, kan, saya tinggal tanda tangan,” ujarnya.
Upaya Segarkan Likuiditas Perbankan
Rencana penempatan dana jumbo ini pertama kali diungkapkan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (10/9/2025). Ia menilai sistem finansial Indonesia saat ini dalam kondisi “kering”, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan menyulitkan penciptaan lapangan kerja selama dua tahun terakhir.
Baca Juga: Resmi Jabat Menkeu, Purbaya Minta Pencerahan Sri Mulyani Soal Pengelolaan Keuangan Negara
“Begitu saya masuk ke Kemenkeu, sebelumnya sudah kami lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, maka ekonominya melambat. Karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal, saya lihat Kemenkeu bisa berperan dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral,” ujarnya.
Dari sekitar Rp430 triliun dana pemerintah yang kini tersimpan di BI, Purbaya memutuskan untuk mengalihkan Rp200 triliun ke perbankan. Uang tersebut, jelasnya, tetap dalam bentuk rekening pemerintah, tetapi secara otomatis akan mendorong bank untuk menyalurkan kredit.
“Bank tidak akan mendiamkan uang itu, ada cost-nya. Mereka akan terpaksa mencari return (hasil) yang lebih tinggi dari cost tersebut. Di situlah mulai ada pertumbuhan, kredit tumbuh,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Baca Juga: Rekam Jejak Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Pengganti Sri Mulyani
Sudah Kantongi Restu Presiden
Mantan Ketua LPS itu mengaku telah mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tak menyebutkan dengan rinci bagaimana respon Presiden terhadap rencananya itu.
“Saya sudah lapor ke Presiden (Prabowo), ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian’. Saya (Kemenkeu) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun,” ujarnya di hadapan anggota DPR beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, pemerintah tidak sekadar memindahkan dana, tetapi juga mendorong mekanisme pasar bekerja lebih cepat untuk menggerakkan sektor riil.
Baca Juga: Buka 122 Juta Rekening yang Diblokir PPATK Sebut Dana Nasabah Aman
"Secara keseluruhan saya ingin memaksa mekanisme pasar berjalan lebih cepat dengan memberi suntikan dana, sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat,” kata Purbaya.
Dana ‘Nganggur’ Jadi Motor Ekonomi
Dana pemerintah yang diparkir di BI selama ini sebagian besar berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA). Menurut Purbaya, membiarkan dana dalam jumlah besar tersebut mengendap di bank sentral hanya menahan potensi pertumbuhan.
Dengan menempatkannya di bank BUMN, ia berharap dana itu menyebar di sistem keuangan, menjadi likuiditas baru, dan akhirnya mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil.
“Saya juga sudah bicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu sehingga bisa dipakai jadi likuiditas di perbankan,” jelasnya.
Baca Juga: Menengok Sepak Terjang Sri Mulyani: Dosen yang Menjadi Menteri Keuangan di Tiga Era Presiden
Purbaya menambahkan, pembagian porsi dana di setiap bank penerima akan diatur secara berbeda sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Meski demikian, ia tidak menyebut secara detail berapa alokasi untuk masing-masing bank.
“Harusnya cepat prosesnya. Malam ini saya tanda tangan, besok sudah masuk ke bank-bank itu,” tegasnya.
Harapan Pemulihan Ekonomi
Kebijakan ini menjadi langkah pertama Purbaya sebagai Menkeu dalam membalikkan kondisi perekonomian yang lesu. Dengan tambahan likuiditas Rp200 triliun di perbankan, pemerintah berharap pertumbuhan kredit segera meningkat, lapangan kerja terbuka lebih luas, dan roda ekonomi nasional kembali bergairah.
Baca Juga: Akhirnya Menkeu Baru Minta Maaf: Sekarang Ngaku Ekonomi Rakyat Lagi Tertekan
“Tujuannya jelas, agar uang berputar, kredit mengalir, dan sektor riil bergerak,” tutup Purbaya.
