Peneliti senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menilai, operasi modifikasi cuaca tidak dapat menjadi solusi utama untuk menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan kembali terjadi.
Menurutnya, fenomena iklim tersebut merupakan siklus yang akan kembali muncul sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi antisipasi yang lebih mendasar dan berjangka panjang.
Sapta mengatakan, El Nino bukan fenomena yang dapat dihadapi hanya dengan mengandalkan hujan buatan atau operasi modifikasi cuaca.
Pemerintah, menurut dia, perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menangani persoalan yang menjadi akar kerentanan Indonesia terhadap dampak El Nino.
“Pak Prabowo, El Nino itu pasti akan datang lagi. Mau dua tahun ke depan, mau tiga tahun, pokoknya dia akan datang lagi. Operasi modifikasi cuaca itu bukan jawaban yang pas, bukan solusi yang nyata,” terang Sapta, sebagaimana Olenka kutip dari Instagram @greenpeaceid, Jumat (21/8/2026).
Sapta memaparkan, dampak El Nino kini tidak lagi terbatas pada kawasan tertentu, tetapi telah menjadi fenomena yang diperhitungkan secara global.
Karena itu, kata dia, berbagai negara dan wilayah di dunia mulai mempersiapkan diri menghadapi potensi dampak yang ditimbulkan, termasuk kekeringan, krisis air, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Fenomena El Nino ini dampaknya sudah bukan regional lagi, tapi global. Makanya sekarang dunia ini, mau di daerah manapun, di wilayah manapun, bersiap-siap menghadapi El Nino,” katanya.
Dalam konteks Indonesia, Sapta menilai, operasi modifikasi cuaca memang dapat digunakan sebagai salah satu langkah respons ketika kondisi tertentu membutuhkan intervensi cepat.
Namun, langkah tersebut memiliki keterbatasan karena membutuhkan biaya dan sumber daya yang besar serta tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara terus-menerus.
Menurut Sapta, tidak realistis apabila operasi modifikasi cuaca dijadikan strategi utama untuk menghasilkan hujan buatan setiap hari di seluruh wilayah Indonesia selama periode El Nino.
“Operasi modifikasi cuaca ini membutuhkan sumber daya yang besar. Apakah kita punya sumber daya yang besar untuk membuat operasi modifikasi cuaca di Indonesia? Apakah kita bisa setiap hari membuat hujan buatan di seluruh Indonesia? Kan enggak,” ujarnya.
Karena itu, Sapta membedakan antara respons terhadap dampak bencana dengan langkah antisipasi yang seharusnya dilakukan jauh sebelum fenomena El Nino terjadi.
Menurutnya, operasi modifikasi cuaca lebih tepat ditempatkan sebagai respons lokal dan sementara, bukan sebagai strategi utama menghadapi ancaman El Nino dalam jangka panjang.
“Makanya itu bukan antisipasi, itu adalah respon. Respon yang dilakukan oleh pemerintah dalam skala kecil dibandingkan dengan dampak El Nino yang skala global,” tutur Sapta.
Sapta juga menilai, pemerintah perlu mengarahkan perhatian pada persoalan yang membuat Indonesia semakin rentan ketika El Nino datang. Salah satu yang paling penting adalah persoalan sumber daya air, termasuk meningkatnya kekritisan air di sejumlah wilayah.
Selain itu, lanjut dia, kondisi ekosistem gambut juga menjadi perhatian. Kerusakan kawasan gambut dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan ketika musim kering berlangsung.
Baca Juga: Ferry Irwandi: Indonesia Tidak dalam Keadaan Baik-Baik Saja, Kalimantan dan Sumatra Disorot
Menurut Sapta, persoalan-persoalan tersebut harus dibenahi sebagai bagian dari strategi menghadapi El Nino.
“Nah ini harusnya antisipasinya adalah lebih ke akar-akar masalah tadi, masalah sumber daya air, kekritisan air, kemudian kerentanan, kebakaran di daerah gambut yang rusak. Itu yang harusnya diperbaiki,” katanya.
Sapta tidak sepenuhnya menolak penggunaan teknologi modifikasi cuaca. Menurutnya, operasi tersebut tetap dapat dilakukan apabila memang dibutuhkan untuk merespons kondisi tertentu.
Namun, kata dia, pemerintah harus memahami bahwa cakupan dan dampaknya terbatas dibandingkan dengan skala fenomena El Nino.
“Operasi modifikasi cuaca boleh, tapi kita lihat hasilnya dia pasti skalanya skala kecil, pasti di daerah yang cuma berapa luasannya, tapi menangkal El Nino,” ujar Sapta.
Lebih jauh, Sapta juga menyoroti aspek biaya apabila operasi modifikasi cuaca dilakukan dalam periode panjang. Jika El Nino berlangsung berbulan-bulan, biaya yang diperlukan untuk melakukan operasi secara berulang di berbagai wilayah tentu akan semakin besar.
Sapta pun memperkirakan apabila El Nino terjadi mulai sekitar Juli 2026 hingga awal 2027, pemerintah perlu menghadapi periode yang cukup panjang.
Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, mengandalkan operasi modifikasi cuaca secara berulang bukanlah strategi yang efisien untuk menghadapi keseluruhan dampak fenomena tersebut.
“Kalau kita lihat satu kali operasi modifikasi cuaca, berapa ratus juta, dikali hari, dikali berapa tempat, itu kan sumber daya sangat besar,” katanya.
Karena itu, Sapta mendorong pemerintah untuk melihat ancaman El Nino sebagai momentum memperkuat ketahanan lingkungan dan sumber daya air Indonesia.
Dijelaskannya, operasi modifikasi cuaca dapat menjadi bagian dari respons ketika dibutuhkan, tetapi langkah tersebut tidak seharusnya menggantikan upaya memperbaiki akar persoalan yang membuat masyarakat dan lingkungan rentan terhadap kekeringan serta kebakaran.
“Dan, itu bukan jawaban antisipasi sebenarnya, tapi itu respon lokal atau respon sementara saja,” tegas Sapta.
Baca Juga: BNPB Aktifkan Posko dan Fokus Evakuasi Korban Gempa NTT
