Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli meminta masyarakat untuk waspada terhadap drama-drama yang bakal dimainkan Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Joko Widodo itu kata dia bakal mengaku sebagai korban politik setelah tak lagi menjabat Wakil Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Guntur Romli merespons desas-desus yang menyatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari kursi Wapres. Kabar itu telah dikonfirmasi salah satu orang dekat Gibran yakni Budi Arie. Kabar penyerahan surat pengunduran itu disampaikan ke publik sehari setelah Gibran mengaku bakal berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) demi membuktikan keabsahan ijazah SMA/SLTA miliknya
Baca Juga: Respon AHY Ditanya soal Gantikan Posisi Gibran: Kita Tunggu...
Menurut Guntur Romli, Gibran bakal memainkan drama pengunduran diri ini untuk mengais rasa iba dan simpati masyarakat, untuk itu dia meminta masyarakat untuk melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas.
“Gibran dikabarkan mundur: waspadai orkestrasi nangis bombay dan playing victim.Gibran dikabarkan mundur. Padahal kemarin Gibran masih sesumbar mau "fight" mau bertarung. Hari ini ia dikabarkan mundur," kata Guntur Romli dilansir Olenka.id Kamis (12/11/2026).
Guntur Romli menegaskan, jatuhnya Gibran dari puncak kekuasaan adalah karma hukum yang harus ia tanggung, nasibnya tak bakal seburuk itu kalau saja pencalonanya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu dilakukan lewat cara-cara yang sesuai konstitusi. Sederet kecurangan Gibran dua tahun lalu kini menghukumnya dengan sangat keras.
"Yang menjatuhkannya adalah hukum itu sendiri. Hukum yang sebelumnya ia manipulasi dengan tangan-tangan kekuasaan. Hukum itu pula yg menjatuhkannya," katanya.
Lebih lanjut, Guntur Romli menegaskan bahwa kenyataan itu menjadi ironi telak. Jalan Gibran menuju kursi Wapres dibuka lewat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, putusan yang kelak terbukti cacat etik dan membuat Ketua MK, pamannya sendiri, dipecat dari Ketua MK. Mahkamah dipakai untuk membuka pintu. Kini, mahkamah pula yang menutupnya dan menjatuhkannya.
Guntur Romli menyinggung peristiwa pada Oktober lalu, di mana MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negerinya. Lalu MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya batal demi hukum.
“Ketika DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat, barulah sesumbar Gibran, koar-koar Gibran soal "fight" berubah jadi surat pengunduran diri," kata Guntur Romli.
Karena itu, maka publik perlu juga waspada. Sebentar lagi mungkin akan beredar narasi iba: "anak muda yang dizalimi, dikeroyok elite, berkorban demi bangsa".
“Ingat! Air mata bisa dipentaskan, wajah sendu bisa disebar. Tapi rasa iba tidak boleh menghapus fakta: syarat pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Manipulasi hukum dengan tangan-tangan kekuasaan," tegas Guntur Romli.
Karena itu, ketika Gibran mundur, maka itu bukan pengorbanan. Mundur adalah cara menghindari putusan pemberhentian yang akan tercatat permanen dalam sejarah ketatanegaraan kita. Mundur adalah cara kabur.
Baca Juga: Ingat ya! Masalah Pendidikan Gibran Jadi Pelajaran Mahal untuk Indonesia
“Pertanggungjawaban juga tidak boleh berhenti di Gibran. Siapa yang menerbitkan suket? Siapa yang meloloskannya? Siapa yang menyelundupkan pasal selundupan. Siapa yang merekayasa jalannya sejak 2023? Saya sepakat dengan Prof Mahfud MD, pidana harus tetap jalan. Bangsa ini tidak sedang menonton sinetron. Bangsa ini sedang memulihkan konstitusinya," tandasnya
