Adapun tim yang diutus Bahlil terdiri dari sejumlah pihak termasuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), mereka kata Bahlil kini tengah melakukan verifikasi fakta.
"Saya sudah, lagi cek ya di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya," singkat Bahlil.
Pertamina Harus Transparan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengatakan kasus motor mogok massal setelah isi pertalite harus ditanggapi serius oleh Pertamina. Dia meminta perusahaan pelat merah itu transparan serta responsif terkait kasus ini.
Nurdin mengatakan kasus motor brebet ini bisa saja mendegradasi kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional, untuk itu penanganan masalah tersebut mesti dituntaskan secara terbuka.
“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” ujar Nurdin.
Baca Juga: Kebijakan Burden Sharing Kemenkeu dan BI Distop Purbaya
Menurutnya, kasus ini menjadi peringatan penting bagi Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu dan transparansi informasi publik. Ia mendesak Pertamina Patra Niaga segera merampungkan investigasi dan membuka hasil uji laboratorium BBM kepada masyarakat secara terbuka.
Sejak pekan lalu, Pertamina telah menurunkan tim investigasi, membuka posko aduan masyarakat, serta mengambil sampel BBM di sejumlah titik untuk pengujian laboratorium. Meski begitu, hingga kini belum ada hasil resmi yang menyimpulkan adanya kelainan dalam produk Pertalite.
Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala motor brebet bisa dipicu kadar oktan yang tidak sesuai atau kontaminasi air pada bahan bakar. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui hasil uji laboratorium resmi.
Nurdin juga meminta masyarakat tidak mengaitkan insiden ini dengan rencana penambahan etanol dalam bahan bakar yang tengah dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.
“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” tandasnya.
