Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda transisi energi Indonesia dinilai perlu semakin diarahkan pada implementasi kebijakan yang terkoordinasi, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan nasional.
Senior Consultant Purnomo Yusgiantoro Center, Farida Zed, mengatakan, penguatan ketahanan energi menjadi isu strategis di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, kebijakan transisi energi perlu berjalan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keterjangkauan energi, serta memperkuat daya saing nasional.
Hal tersebut disampaikan Farida dalam Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) dalam forum bertema “Refleksi Transisi Energi dan Ambisi Iklim: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Purnomo Yusgiantoro Center, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Forum ini menjadi ruang komunikasi publik untuk menyampaikan hasil kajian, refleksi kebijakan, serta rekomendasi kepada masyarakat melalui peran media.
“Agenda transisi energi Indonesia perlu semakin diarahkan dari penguatan komitmen menuju implementasi yang terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” beber Farida.
Menurut Farida, transisi energi bukan sekadar persoalan pencapaian target dan penyusunan regulasi. Proses transformasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola, kesiapan infrastruktur, keberlanjutan fiskal, pengembangan teknologi, hingga perlindungan sosial masyarakat.
Farida menjelaskan, pada 2025, kelompok energi dan sosial-ekonomi telah menyampaikan sembilan poin rekomendasi strategis untuk mendukung agenda transisi energi nasional.
Baca Juga: ETP Forum: Reformasi Energi Perlu Dipercepat pada Tahun Ketiga Prabowo-Gibran
