Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan persoalan yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penilaian indeks saham, melainkan juga berkaitan dengan kepercayaan investor global, kredibilitas Indonesia, serta stabilitas ekonomi dan politik nasional.
Dino menilai, munculnya persoalan MSCI harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi pasar modal secara terbuka dan memperbaiki berbagai persoalan mendasar. Ia mengingatkan bahwa erosi kepercayaan di kalangan pengusaha, baik di dalam maupun luar negeri, perlu diantisipasi sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan pernah meremehkan masalah keuangan,” tegas Dino, dalam sebuah video sebagaimana Olenka kutip dari laman Instagram pribdinya @dinopattidjalal, Senin (26/10/2026).
Lebih lanjut, Dino mengingatkan pengalaman tumbangnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998. Kata dia, krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, keamanan, legitimasi, dan politik menunjukkan betapa seriusnya dampak persoalan keuangan terhadap stabilitas sebuah negara.
Dino menilai, gejala penurunan kepercayaan perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama jika mulai dirasakan oleh pengusaha dari berbagai skala usaha.
“Kalau Presiden tidak mencium gejala ini, berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan,” tukasnya.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk memulihkan kepercayaan sebelum situasinya semakin sulit dikendalikan.
“Saran saya lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi,” kata Dino.
Dino juga mengingatkan pemerintah agar memahami posisi MSCI dalam ekosistem investasi global. Ia menegaskan bahwa MSCI berbeda dengan lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang memiliki mandat dan instrumen kebijakan ekonomi tersendiri.
Dikatakan Dino, MSCI merupakan organisasi nonpemerintah yang independen dan menjadi salah satu acuan penting bagi investor global dalam mengambil keputusan investasi.
“Modal dasar MSCI adalah kepercayaan, trust. Dan karena itu mereka tidak akan mau didikte negara mana pun dan hanya tunduk pada benchmark yang telah mereka tetapkan sendiri,” katanya.
Ia pun menjelaskan, MSCI menerapkan kriteria penilaian yang sama terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, Tiongkok, India, Korea Selatan, Brasil, dan negara lainnya, tanpa menjadikan sistem politik sebagai dasar penilaian.
Dalam paparannya, Dino menyebut bobot Indonesia dalam indeks MSCI pernah berada di kisaran 2,6 persen, tetapi kemudian turun menjadi sekitar 0,3 persen. Sebagai pembanding, ia menyebut Tiongkok memiliki bobot sekitar 20 persen, India 11 persen, Korea Selatan 18 persen, Brasil 4,8 persen, Meksiko 1,7 persen, Uni Emirat Arab 1,27 persen, dan Afrika Selatan 3 persen.
Angka-angka tersebut merupakan data yang disampaikan Dino dalam pernyataannya. Perbandingan bobot indeks perlu dibaca sesuai jenis indeks, periode pengukuran, dan metodologi yang digunakan.
Bagi Dino, perbedaan penilaian tersebut seharusnya mendorong Indonesia melakukan evaluasi, bukan langsung menganggapnya sebagai bentuk konspirasi.
“Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua,” katanya.
Baca Juga: Dino Patti Djalal: Isu Konspirasi Singapura untuk Jatuhkan Pasar Modal RI Tidak Realistis
