Ketika sejumlah nama mulai bermunculan dalam bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrat justru mengambil sikap berbeda. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Pernyataan itu disampaikan AHY di Auditorium Yudhoyono, kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujar AHY.
Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, Demokrat memilih menghormati kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), alih-alih ikut mendorong nama tertentu.
"Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," jelasnya.
AHY juga mengungkapkan bahwa sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi, saat SBY masih dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," lanjut AHY.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai sosok yang bakal menggantikan Gibran, AHY meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Ia berharap seluruh pihak memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan tanpa tekanan.
Baca Juga: Respon AHY Ditanya soal Gantikan Posisi Gibran: Kita Tunggu...
"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," tuturnya.
AHY kembali menegaskan Demokrat tidak ingin spekulasi politik mendahului mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
"Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati, tetapi tetap menghormati pilihan Gibran.
"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Prabowo juga memberikan penilaian positif terhadap keputusan Gibran. Ia menyebut langkah tersebut menunjukkan sikap kesatria dan tanggung jawab.
"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," katanya.
Kini, perhatian politik tertuju pada langkah Prabowo berikutnya. Dengan Demokrat yang memastikan tidak mengajukan nama, keputusan mengenai dua kandidat yang akan disampaikan kepada MPR berada di tangan Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
