Sudah hampir satu dekade, Ir. Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia. Selama era kepemimpinannya, Jokowi berhasil menorehkan prestasi mengembalikan sejumlah perusahaan ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Namun, di balik keberhasilannya tersebut, adapula kegagalan sang Presiden dalam memenuhi janji-janji saat pemilu kala itu. Masih ada daftar perusahaan asing (yang dulu dijanjikan Jokowi) gagal diakuisisi hingga menuju akhir jabatannya.
Lantas, apa saja daftar perusahaan yang berhasil dan gagal diakuisisi pemerintah di era Jokowi? Berdasarkan metode desk research yang dilakukan oleh redaksi Olenka pada Jumat (20/09/2024), berikut daftar perusahaannya:
Perusahaan asing yang sudah diakuisisi selama periode Jokowi:
1. Blok Mahakam
Selama 50 tahun, daerah kaya minyak dan gas di Kalimantan yang dikenal dengan Blok Mahakam, dikuasai oleh kontraktor asing dari Prancis (Total E&P Indonesie) dan Jepang (Inpex Corporation).
Namun, tepatnya pada 1 Januari 2018, pemerintah Jokowi-Jusuf Kala saat itu berhasil megalihkelolakan blok tersebut kepada PT Pertamina (Persero) yang merupakan representasi negara.
Baca Juga: Cerita Jokowi Lolos dari Upaya Pemakzulan Setelah Merebut 51 Persen Saham Freeport
Jokowi saat itu memang punya komitmen besar untuk mengupayakan agar kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dapat dikuasai sepenuhnya oleh negara. Termasuk sumber daya alam minyak dan gas (migas) yang saat ini telah dikelola.
“Dan kini, Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri,” kata Jokowi saat itu.
2. PT Freeport Indonesia (PFI)
Usai keberhasilannya mengelola Blok Mahakam, pada 27 September 2018, Jokowi berhasil melakukan divestasi saham milik PT Freeport Indonesia.
Proses divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia resmi disepakati, setelah Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto menandatangani Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.
Untuk diketahui, dalam prosesnya, Jokowi sendiri mengakui bahwa salah satu yang sulit adalah mengambil alih tambang Freeport di Papua. Negosiasinya, kata Jokowi, berjalan alot dan berlangsung selama 3,5 tahun. Bahkan, ketika itu Freeport hanya mengizinkan sekitar 30 persen saham saja. Namun, kemudian ditolak dan pemerintah ngotot ingin mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51 persen.
Baca Juga: Ke Mana Langkah Luhut Setelah Lengser dari Pemerintahan Jokowi?
“Sudah 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan 9,3 persen dari tambang ini. Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport Indonesia kini menjadi 51 persen,” ujar Presiden Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi bahkan memberi sinyal akan meningkatkan kepemilikan saham Freeport dari semula 51 persen menjadi 61 persen. Dengan penambahan ini, maka penerimaan negara dari Freeport diperkirakan akan naik hingga 10 persen. Karena dengan saham 51 persen, saja pendapatan Indonesia sudah mencapai 70 persen. Jika kepemilikan saham 61 persen tercapai nantinya, pendapatan Indonesia diperkirakan akan naik hingga 80 persen.
“Jadi, jangan ada bayangan Freeport itu [milik] Amerika. Sudah Indonesia. Sebentar lagi, akan kita tambah menjadi 61 persen," kata Jokowi dalam acara Kongres Hikmahabudi ke-12 di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Namun, diketahui, penambahan tersebut masih dalam proses negosiasi.
3. Blok Rokan di Riau
Seakan tak puas sampai di situ, memasuk periode kedua kepemimpinan Jokowi, tepatnya pada 9 Agustus 2021, Jokowi berhasil mengambil alih kelola Blok Rokan.
Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan di Provinsi Riau beralih dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Alih kelola ini juga menjadi tonggak sejarah pengelolaan hulu migas di Indonesia.
WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang sejak 1951 hingga 2021, telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak dengan produksi rata-rata tahun 2021 sampai dengan Juli 2021 sebesar 160,5 ribu barel minyak per hari untuk minyak bumi atau sekitar 24 persen dari produksi nasional dan 41 MMSCFD untuk gas bumi.
Baca Juga: Dato Sri Tahir: Pemerintahan Jokowi Sukses Hadapi Pandemi Covid-19
“Blok Rokan di Dumai di Provinsi Riau ini sudah 100 persen dimiliki oleh Pertamina, dimiliki oleh negara kita Indonesia, dan dikelola 100 persen oleh anak-anak bangsa sendiri," ungkap Jokowi.
4. PT Newmont Nusa
Selanjutnya, Jokowi juga berhasil menarik PT Newmont Nusa Tenggara yang kini berubah nama menjadi PT Amman Mineral Internasional (AMNT) untuk diambil alih melalui perusahaan swasta Indonesia yakni Medco Energy (MEDC).
Adapun Newmont sebelumnya dimiliki Newmont Corporation, perusahaan tambang asal Amerika Serikat dan perusahaan asal Jepang, Sumitomo Corporation.
Jokowi menuturkan, pengambilalihan aset sektor pertambangan dari perusahaan asing dikarenakan dirinya ingin kekayaan alam Indonesia dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
"Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.
Baca Juga: 5 Merek Makanan yang Sering Disangka Milik Brand Asing, Padahal Asli Lokal Punya!
5. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
Terbaru, pemerintah Indonesia melalui PT Mineral Industry Indonesia (MIND ID) resmi mengakuisisi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada 26 Februari 2024. Dengan akuisisi ini, MIND ID menjadi pemegang saham terbesar PT Vale Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 34%.
Akuisisi saham PT Vale Indonesia dilakukan sebagai salah satu syarat agar Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia yang akan berakhir pada Desember 2025 bisa diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Kita akan tandai bahwa Pemerintah Indonesia melalui MIND ID menjadi pemegang saham terbesar dari PT Vale Indonesia. PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia yang juga memiliki pengelolaan ESG (environmental, social, and governance) yang baik," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Perusahaan asing yang belum diakuisisi selama periode Jokowi:
1. PT Indosat
Pernah menjadi perusahaan BUMN kala itu dan kini dikuasai oleh asing, PT Indosat sempat dijanjikan oleh Jokowi saat masa kampanye Pilpres 2014 untuk membeli kembali saham (buyback) Indosat.
"Ke depan harus kita buyback, ambil kembali saham jadi milik kita sndiri. Oleh karena itu, ke depan pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen," ungkap Jokowi. Namun demikian, janji membeli kembali saham Indosat juga tidak terealisasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen juga tidak tercapai di 5 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Mengingat, saat ini, Indosat dikuasai perusahaan asal Qatar, Ooredoo Asia Pte Ltd, dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, pemerintah Republik Indonesia 14,29 persen, perusahaan Amerika Serikat Skagen sebesar 5,42 persen, selebihnya 15,29 persen dimiliki publik.
Baca Juga: Catatan BI: Modal Asing Masuk Bersih di Indonesia Tembus Rp690 Miliar
2. StreetScooter
Indonesia Battery Corporation (IBC) telah melewatkan peluang untuk bisa mengakuisisi produsen kendaraan listrik asal Jeman, StreetScooter, usai mendapat dukungan dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang sekaligus menyatakan kekecewaannya.
"Opsi (akuisisi) itu sudah tidak lagi diberikan ke kita, sayang," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, anak usaha Deutsche Post DHL Group itu saat ini telah diakuisisi oleh BUMN Singapura, Odin Automotive. Bahlil menyayangkan IBC batal memiliki StreetScooter yang dinilainya merupakan perusahaan bagus dan sehat.
Reseachers: Clara dan Syifa Humairo
