Penurunan daya beli membuat semakin banyak masyarakat kelas menengah Indonesia harus menyesuaikan gaya hidup dan kebutuhan finansialnya. Mulai dari menjual mobil pribadi untuk beralih ke kendaraan yang lebih murah dan hemat bahan bakar, hingga mengalihkan kredit pemilikan rumah (KPR) demi mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, fenomena tersebut bukan sekadar persoalan perubahan gaya hidup atau ketidakmampuan individu dalam mengelola keuangan.
Bhima bilang, saat ini, semakin banyak masyarakat yang mengalami penurunan kelas ekonomi akibat persoalan struktural, termasuk kebijakan ekonomi dan perpajakan yang dinilai belum berpihak kepada kelas menengah.
“Jadi, pada ngerasa enggak sih, dalam beberapa tahun terakhir kelas menengah ini sebenarnya makin banyak yang downgrade? Dan ini memang real downgrade kebutuhan,” kata Bhima, sebagaimana Olenka kutip dari laman Instagram pribadinya @bhimayudhistira, Senin(12/10/2026).
Lebih lanjut, Bhima menuturkan, penurunan kemampuan ekonomi tersebut tercermin dari keputusan masyarakat untuk mengurangi pengeluaran dan menyesuaikan kepemilikan aset dengan kondisi keuangan yang semakin terbatas.
Kendaraan pribadi yang sebelumnya mampu dimiliki kini harus ditukar dengan mobil yang lebih murah, sementara cicilan rumah yang dirasa memberatkan mendorong sebagian masyarakat mencari hunian yang lebih terjangkau.
Bhima juga menegaskan, kondisi ini tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan kebiasaan konsumtif masyarakat, seperti terlalu sering makan di kafe, membeli tiket konser, atau menghabiskan uang untuk kebutuhan gaya hidup.
Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar terletak pada tekanan ekonomi dan kebijakan yang memengaruhi daya beli masyarakat.
“Ini sebenarnya bukan salah di kelas menengahnya kurang lagi kerja atau bahkan kelas menengahnya terlalu boros, tapi ini masalahnya adalah masalah struktural,” katanya.
Bhima juga menyoroti menyusutnya jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Ia menyebut sekitar 10 juta orang kelas menengah telah hilang dalam kurun waktu tersebut.
Bahkan, menurut perkiraannya, sekitar 1,4 juta orang berpotensi keluar dari kelompok kelas menengah pada tahun ini dan bergeser ke kelompok masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi.
Jika tekanan ekonomi terus berlanjut, kelompok yang mengalami penurunan kelas tersebut berisiko menghadapi kondisi yang lebih berat, termasuk kemungkinan jatuh ke dalam kemiskinan.
“Kalau tekanan ekonomi masih terjadi, dia akan turun menjadi orang miskin baru,” imbuh Bhima.
Baca Juga: Chatib Basri Beber Cara Menyelamatakan Kelas Menengah dari Jurang Kemiskinan
Bhima menuturkan, salah satu faktor yang menjadi sorotannya adalah kebijakan perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).
Bhima menilai, sistem perpajakan Indonesia cenderung regresif, yakni ketika beban pajak relatif lebih besar dibandingkan kemampuan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam konteks PPN, masyarakat dengan pengeluaran lebih kecil dapat menanggung porsi pajak yang lebih besar terhadap total pengeluarannya dibandingkan kelompok yang lebih mampu.
Pasalnya, kata dia, pajak konsumsi melekat pada pembelian barang dan jasa, sehingga turut memengaruhi daya beli masyarakat ketika ruang keuangan mereka semakin terbatas.
Dijelaskan Bhima, persoalan menyusutnya kelas menengah seharusnya mendorong pemerintah mengevaluasi arah kebijakan ekonomi, terutama dalam menjaga konsumsi domestik.
Ia mencontohkan, Vietnam sebagai negara yang dinilainya memberikan perhatian terhadap daya beli masyarakat melalui kebijakan perpajakan, di tengah penguatan industri dan inovasi.
“Di negara lain yang sudah membaca adanya shrinking middle class, mereka menurunkan tarif PPN. Salah satunya Vietnam,” kata Bhima.
Ia pun menilai, penguatan industri dan inovasi perlu berjalan beriringan dengan terjaganya daya beli kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik, yang menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, Bhima mengingatkan agar penyusutan kelas menengah tidak semata-mata dipandang sebagai dampak situasi ekonomi global atau akibat pilihan konsumsi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan dalam negeri, termasuk perpajakan, menurutnya, menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut.
“Kalau tahu masalahnya adalah masalah struktural, makanya kita enggak bisa melihat bahwa ini karena ekonomi global, atau karena kelas menengah di Indonesia boros, sukanya jajan ke kafe dan lain-lain, atau beli tiket konser. Ini karena kelas menengah tidak dianggap bagian penting dari kebijakan ekonomi,” tuturnya.
Terakhir, Bhima pun mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih aktif menyuarakan kepentingan kelas menengah dalam perumusan kebijakan ekonomi.
Dikatalannya, tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok ini perlu mendapat perhatian lebih serius agar mereka tidak terus mengalami penurunan kemampuan finansial.
“Kelas menengah harus terus bersuara, terutama teman-teman muda, karena ekonomi sedang tidak berpihak pada kita. Dan ini murni karena kebijakan, salah satunya pajak,” pungkas Bhima.
Baca Juga: Tak Lagi Kelas Menengah? Gaji Rp8 Juta Kini Masuk Kategori Penghasilan Rendah
