Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029 terus memantik polemik. Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan turut menjadi sorotan.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah bahkan mengaku teringat pada dinamika politik masa lalu ketika melihat potongan video tersebut. Ia mengaitkannya dengan situasi politik menjelang peristiwa 1965.
“Kejutan dari Solo. Duduk bersama Jokowi ia menyatakan bahwa situasi kini potensial adanya gerakan abnormal yang dapat menjadi sebab perebutan kekuasaan lebih cepat dari canangan tahun 2029,” ujar Rizal dikutip Kamis (27/08/2026).
Menurut Rizal, pernyataan Budi Arie tidak sekadar membahas kondisi masyarakat. Ia menilai ada pesan politik yang lebih jauh ketika Budi Arie menyebut kemungkinan terjadinya perubahan sebelum 2029.
Baca Juga: 'Digoreng ke Sana Kemari' Gerindra Minta Jokowi Tegur Budi Arie soal Pemilu 2029!
“Menurutnya kita tidak boleh berpandangan konvensional. Instink politiknya meyakini kemungkinan perubahan lebih cepat. Gerakan Pati dan lainnya ia sebutkan sebagai fenomena momentum,” katanya.
Rizal juga menyoroti momen ketika Budi Arie meminta peserta forum menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan tersebut.
“Budi Arie menanyakan kesiapan kepada yang hadir. Terdengar kalimat jawaban ‘Siaap’,” ujarnya.
Sementara itu, Jokowi yang duduk di samping Budi Arie terlihat tidak memberikan respons verbal dalam potongan video tersebut. Rizal kemudian memberikan tafsirnya sendiri terhadap sikap Jokowi.
Baca Juga: PSI 'Cuci Tangan' dari Budi Arie: Jangan Seret-seret!
“Jokowi yang di sebelahnya entah tenang atau gelisah meminum air di gelas yang ada di meja,” kata Rizal.
Dari adegan tersebut, Rizal bahkan menyebut pernyataan Budi Arie seperti sebuah sinyal politik.
“Ungkapan itu seperti sebuah sinyal komando dari pimpinan gerakan Budi Arie dan Jokowi. Konsolidasi menjadi konsekuensi untuk kemudiannya,” imbuhnya.
Rizal menilai video tersebut menjadi semakin menarik karena beredar di tengah isu rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
“Video pertemuan ini menjadi viral di tengah isu agenda demo besar-besaran 27 Agustus 2026,” katanya.
Ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan kondisi politik menjelang peristiwa 1965. Rizal menyebut gerakan politik saat itu juga memanfaatkan situasi yang dianggap menguntungkan untuk mendorong perubahan lebih cepat.
Baca Juga: PSI Pun Ogah Dikaitkan dengan Budi Arie: Dia Bukan Bagian Partai
“Teringat dulu aksi PKI bulan September 1965 yang juga mempercepat agenda karena melihat perkembangan politik dan melemahnya kondisi Presiden Soekarno,” ucapnya.
Rizal kemudian menilai kondisi pemerintahan saat ini juga tengah menghadapi berbagai dinamika.
“Kini Budi nampaknya melihat kondisi lemah pada Prabowo dan perkembangan politik yang ada,” ujarnya.
Namun, perbandingan tersebut merupakan analisis dan interpretasi Rizal Fadillah. Tidak ada informasi yang membuktikan bahwa Budi Arie, Jokowi, maupun pihak lain dalam video tersebut sedang menjalankan gerakan politik yang berkaitan dengan PKI.
Rizal juga mengaitkan situasi tersebut dengan rencana demonstrasi dan berbagai persoalan sosial yang berkembang. Ia menilai isu seperti korupsi, kesenjangan, pengangguran, hingga kenaikan harga dapat menjadi bahan bakar gerakan massa.
“PKI mahir mengelola isu kelemahan kaum borjuasi seperti korupsi, serakah memiliki aset, kemewahan, serta pengangguran atau sempit lapangan kerja. Harga-harga yang terus naik,” jelasnya.
Ia juga menyinggung konsep “Desa Mengepung Kota” yang pernah dikaitkan dengan strategi politik PKI.
“Memanfaatkan aksi Pati ke Jakarta sebagai modus dari strategi PKI yaitu Desa mengepung Kota,” katanya.
Baca Juga: Bikin Heboh soal ‘Lebih Cepat dari 2029’, Budi Arie Minta Maaf: Bukan Sinyal dari Jokowi!
Selain Budi Arie dan Jokowi, Rizal turut membawa nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam analisisnya. Ia mengaitkan aktivitas Gibran dengan dinamika politik nasional, termasuk pertemuannya dengan perwakilan komunitas pengemudi ojek online di Istana.
“Sang pencuri kecil itu sedang latihan bermain politik. Permainan yang diulangi saat aksi demonstrasi mahasiswa,” kata Rizal.
Rizal juga kembali mengungkit tuduhan lama mengenai Jokowi dan PKI. Ia menyebut buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri yang pernah memuat tuduhan mengenai latar belakang Jokowi.
“Jokowi meski oleh Bambang Tri dalam buku Jokowi Undercover disebut bernasab kader PKI tetapi tentu bukanlah anggota PKI sebab partai ini sudah dibubarkan pada tahun 1966,” ujar Rizal.
Ia kemudian mengaitkan sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi dengan tudingan tersebut.
“Namun munculnya Keppres 17 Tahun 2022, Keppres 4 Tahun 2023, dan Inpres 2 Tahun 2023 di masa kepemimpinan Jokowi mengindikasi adanya simpati,” tuturnya.
Rizal juga menyebut Jokowi tidak pernah mengecam pemberontakan PKI 1965 dan mengaitkannya dengan terbitnya buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI karya Ribka Tjiptaning.
Berbagai tudingan tersebut merupakan klaim dan interpretasi Rizal Fadillah yang tidak disertai bukti dalam informasi yang tersedia bahwa Jokowi maupun Budi Arie memiliki hubungan dengan PKI atau sedang menjalankan strategi politik berdasarkan ideologi tersebut.
Yang menjadi pemicu polemik saat ini adalah pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029. Maksud dan konteks lengkap pernyataan tersebut juga perlu dilihat secara utuh, termasuk penjelasan Budi Arie mengenai apa yang dimaksud dengan “percepatan”.
