Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim jika tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan sepanjang tahun 2024.
Bendahara negara ini mencatat, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan berada di angka 9,36 persen dan berhasil turun menjadi 9,03 persen pada tahun 2024.
Baca Juga: Belajar dari Jepang dan Korea untuk Keluar dari Budaya Kemiskinan
Baca Juga: Erick Thohir: Kalau Ayah Saya Menyerah Miskin, Tidak Akan Ada Saya dan Boy Thohir
Baca Juga: Janji Cak Imin: Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem dalam Waktu 2 Tahun
Bahkan, hal tersebut juga diikuti dengan penurunan kemiskinan ekstrem dari 1,12 persen menjadi 0,83 persen. Adapun, ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga membaik dari 0,388 pada 2023 menjadi 0,379 pada 2024.
"Dari sisi kemiskinan, gini ratio dan tingkat pengangguran terjadi penurunan, ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Selain itu, pasar tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan positif, dengan catatatn tingkat pengagguran menurun menjadi 4,91 persen tahun 2024 dari angka 5,32 persen pada 2023 lalu.
Lebih lanjut, dirinya juga memaparkan sepanjang tahun 2024, tercipta sekitar 4,78 juta lapangan kerja baru, sehingga pekerja formal mencaapai 56,2 juta orang.
Adapun sektor-sektor utama yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja ini meliputi sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja meningkat dari 39,5 juta pada 2023 menjadi 40,8 juta pada 2024.
"Ini kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menafikan ada sektor yang mengalami tekanan lebih seperti sektor padat karya seperti tekstil, namun makronya menggambarkan adanya terciptanya kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dan status dari buruh yang mengalami perbaikan yaitu pekerja di sektor formal sebagai statusnya karyawan atau buruh," bebernya.
Kemudian, ia juga menyoroti perbaikan pada nilai tukar petani (NTP) yang naik dari 118,27 menjadi 122,78 pada 2024, yang didukung oleh kebijakan seperti subsidi pupuk, percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, bantuan pangan, dan stabilisasi harga pangan.
