Alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Sasetyaningtyas dikecam habis-habisan setelah dengan bangganya memamerkan paspor Inggris milik anaknya, dia bahkan mengatakan dirinya ogah membuat anak-anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Gara-gara pernyataan itu, latar belakang Dwi lantas dikuliti habis-habisan, dimana ia disinyalir berasal dari keluarga mampu, bahkan suaminya yang juga menjadi penerima LPDP adalah anak pejabat.
Baca Juga: Penerima LPDP Ogah Anaknya Menjadi WNI, Wamen Stella Singgung Utang Budi
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan LPDP memang cenderung hanya dinikmati oleh keluarga mampu karena berbagai faktor salah satunya adalah kemudahan akses oleh mereka yang sejak awal memiliki privilese pendidikan dan ekonomi yang memang tidak dimiliki oleh mereka dari kalangan menengah ke bawah.
“Saya pernah mengingatkan ini dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal 2022. Kalau tidak ada penekanan afirmasi, yang menikmati hanya orang kaya,” kata Sarmuji kepada wartawan Senin (23/2/2026).
Sarmuji menegaskan, selain kemudahan akses berbagai persyaratan mengikuti LPDP juga cenderung lebih mudah dipenuhi mereka dari kalangan yang lebih mapan secara sosial-ekonomi
Standar seperti skor TOEFL tinggi, akses sekolah berkualitas, hingga kursus bahasa asing sejak dini, dinilai lebih mudah dijangkau keluarga mampu ketimbang kalangan menengah ke bawah.
“Yang utama itu potensi akademiknya. Soal bahasa bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu lewat program persiapan,” kata Sarmuji.
Sarmuji menilai kemampuan memenuhi standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi latar belakang sosial-ekonomi. Anak dari keluarga mampu memiliki akses ke sekolah unggulan dan kursus bahasa yang memadai. Sebaliknya, anak dari keluarga kurang mampu menghadapi hambatan struktural.
Baca Juga: GOTO Rilis Empat Inisiatif Buat Driver: BPJS, Beasiswa, Bursa Kerja Hingga Bonus Hari Raya
Ia menggambarkan realitas siswa yang harus membantu ekonomi keluarga sambil sekolah, sehingga sulit bersaing dalam seleksi yang sangat kompetitif tanpa dukungan afirmatif.
“Bagi anak keluarga tidak mampu, LPDP bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib,” ujarnya.
