Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera menentukan batas penghasilan maksimal masyarakat yang bisa menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial penerima bantuan iuran (BPJS PBI) terutama segmen BPJS PBI desil 6.
Menurutnya ketidakjelasan batasan besar penghasilan itu justru membuat masyarakat semakin waswas menggunakan fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Prosedur dan Cara Mengaktifkan PBI JKN
Charles mengatakan, sampai sekarang pemerintah belum memberi gambaran jelas soal batas pendapatan yang membuat warga dicoret dari daftar penerima bantuan. Padahal, jutaan orang menunggu kepastian nasib kartu kesehatan mereka.
“Masa pemerintah tidak punya gambaran? Sekarang 270 juta rakyat lagi menunggu penjelasan,” kata Charles dilansir Kamis (12/2/2026).
Charles juga menyoroti kabar yang menyebut warga dengan penghasilan sekitar Rp 2 juta per bulan sudah masuk kategori desil 6. Menurutnya, angka itu janggal karena masih jauh di bawah upah minimum di banyak daerah.
“Kalau gaji Rp 2 juta sampai Rp 3 juta dianggap sudah layak dan tidak perlu bantuan, itu perlu dijelaskan. Bisa hidup layak enggak dengan segitu?” ujarnya.
Ketidakjelasan desil 6 ini, kata Charles, membuat warga cemas. Banyak yang ragu berobat karena takut status bantuan kesehatannya mendadak dicabut.
Ia meminta pemerintah membuka kriteria desil 6 secara transparan supaya masyarakat tahu posisi ekonomi mereka dan bisa bersiap jika status bantuannya berubah.
“Kalau penghasilan di atas sekian juta sudah masuk desil 6 dan bisa dinonaktifkan, masyarakat harus tahu dari sekarang,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Baca Juga: Selangkah Lagi, Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo
Isu desil 6 kini jadi sorotan karena terkait penataan ulang penerima bantuan sosial dan iuran BPJS PBI. DPR meminta pemerintah tidak membuat rakyat kecil kebingungan hanya karena aturan yang tidak jelas.
