Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), Indah Yuli Sartika, menyambut positif kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah Kepala BGN Nanik S. Deyang.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini terus berkembang dan menjangkau semakin banyak penerima manfaat di berbagai daerah.
Baca Juga: Prabowo Akui Berat Memecat Dadan: Ini Orang Saya Angkat, Saya Kasih Bintang dan Pangkat
APJI menilai program berskala nasional tersebut membutuhkan sistem yang semakin matang, terukur, dan adaptif terhadap berbagai dinamika di lapangan. Karena itu, organisasi yang telah lama berkecimpung di sektor jasa boga tersebut berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat berbagai aspek teknis maupun operasional guna menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan.
"Kami berharap Kepala Badan Gizi yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis, memperbaiki standarisasi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru lebih matang lagi, lebih rapi lagi sistem tata kelolanya, kemudian lebih mudah prosesnya," ujar Indah saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI Tahun 2026 di Yogyakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).
Selain penguatan tata kelola, Indah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Menurut organisasi tersebut, kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat sangat bergantung pada kemampuan pengelola dapur dalam menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten.
Karena itu, tema pelatihan keamanan pangan dan pencegahan keracunan makanan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rakernas APJI tahun ini. Organisasi tersebut menilai peningkatan kompetensi relawan dan pengelola dapur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.
"Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu yang kami berikan adalah pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir," kata Indah.
Melalui Satgas MBG, APJI telah melakukan pelatihan di sejumlah dapur MBG di wilayah Jabodetabek dan Palembang. Program tersebut mencakup berbagai aspek penting mulai dari kebersihan personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga penyimpanan dan distribusi makanan sesuai standar keamanan pangan.
Menurut Indah, pelatihan tidak hanya diberikan dalam bentuk teori, tetapi juga praktik langsung di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar para pengelola dapur benar-benar memahami prosedur yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.
"Semua kegiatan dalam dapur dari hulu sampai hilir kami berikan pelatihan. Ada materi dan juga praktik langsung supaya teman-teman di lapangan benar-benar memahami bagaimana penanganan makanan yang baik," ujarnya.
Indah menjelaskan bahwa upaya pencegahan keracunan makanan harus dilakukan secara menyeluruh karena potensi kontaminasi dapat muncul dari berbagai faktor. Selain kualitas bahan baku, kualitas air yang digunakan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP) juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada menu yang disiapkan, tetapi juga pada disiplin seluruh pihak dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi berlangsung.
"Bisa dari air, bisa dari bahan baku, dan bisa juga dari food handler atau penjamah makanannya. Kalau tidak higienis dan SOP tidak dijalankan dengan baik, tentu risiko kontaminasi bisa terjadi. Karena itu seluruh proses harus benar-benar diperhatikan," kata Indah.
Indah juga mendorong agar penguatan tata kelola program menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan baru BGN. Organisasi tersebut menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, termasuk sinkronisasi antara kapasitas dapur yang dibangun dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Menurut Indah, perencanaan yang lebih terukur akan membantu memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus mendukung efektivitas operasional program di lapangan. Penataan yang baik juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dalam jangka panjang.
"Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu ditata supaya operasionalnya lebih efektif dan penerima manfaat bisa dilayani secara optimal," ujar Indah.
Lebih lanjut, Indah berharap BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi profesi dan pelaku usaha jasa boga. Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak 1988, APJI menilai pengalaman para anggotanya dalam mengelola katering industri, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga berbagai layanan makanan institusional dapat menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan kebijakan dan standar operasional MBG.
APJI juga berkomitmen untuk terus memperluas program pelatihan bagi pengelola dapur MBG di berbagai daerah. Organisasi tersebut meyakini kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa boga akan menjadi faktor penting dalam membangun sistem yang semakin baik, sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada para penerima manfaat Program MBG.
Baca Juga: Mengulik Rekam Jejak Nanik S Deyang, Kepala Baru Badan Gizi Nasional
"Kami ingin dilibatkan untuk sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI juga akan lebih masif turun ke dapur-dapur untuk memberikan pelatihan, sehingga pengelolaan makanan di setiap dapur MBG memiliki standar yang baik, kualitas makanan tetap terjaga, dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," tutup Indah
