Pelatihan pendidikan bela negara serta Latihan Dasar militer (Latsarmil) bagi masyarakat sipil yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto sedang disorot tajam setelah metode penggemblengan ini menewaskan lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Banyak pihak menilai pendidikan bela negara dan latihan militer bagi warga sipil tak relevan diterapkan. Bahkan banyak yang menilai bahwa itu keputusan keliru sekaligus konyol.
Meski dikritik sana-sini, namun Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan pendidikan militer jelas penting bagi masyarakat sipil yang siap bersinergi dalam berbagai program pemerintah.
Baca Juga: Latsarmil untuk Warga Sipil: Militerisasi Berkedok Penggemblengan Disiplin?
Metode ini diklaim jitu dalam membentuk karakter dan membangun kedisiplinan. Nilai-nilai kemiliteran yang diterapkan dalam penggemblengan diyakini memberikan manfaat positif dalam berbagai tugas.
"Enggak bisa dipungkiri di bawah kemiliteran ada nilai-nilai sangat baik sekali untuk bisa membentuk karakter. Karena manajer ini di lapangan dibutuhkan manajer-manajer yang bagus juga. Jangan sampai manajernya enggak bisa melaksanakan tugasnya, enggak bisa memimpin anak buahnya," kata Donny dilansir Kamis (2/7/2026).
"Sehingga itulah pendidikan seperti disiplin segala macam itu paling tidak bisa mengajarkan mereka, paling tidak untuk itu. Kerja sama dan koordinasi itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan bela negara ini," tambahnya.
Donny mengklaim, saking pentingnya pendidikan militer banyak perusahaan swasta maupun pelat merah mengirim seluruh pegawainya untuk digembleng. Mereka yang pulang dalam pelatihan ini kata dia bakal menjadi pribadi-pribadi berintegritas.
"Nilai-nilai itu yang mau didapatkan direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tentunya direktur-direktur itu akan senang juga kalau punya pegawai yang disiplin, tepat waktu, punya integritas tinggi, dan itulah yang diharapkan," tegasnya.
Militerisasi Berkedok Pembinaan
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti menilai latihan bela negara dan pendidikan militer bagi warga sipil adalah kebijakan tak masuk akal. Tapi sayangnya kata dia sampai saat ini pemerintah juga tak memberi alasan spesifik mengenai pemilihan metode latihan tersebut.
“Bahkan ada rencana Sekolah Rakyat itu juga nanti akan dilatih militer. Ini sudah ramai di media sosial," ujar Bivitri di kanal Youtube Hendri Satrio.
"Tentu saja (tujuan) bisa dijelaskan. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah kenapa dari awal program latsarmil yang dipilih untuk melatih para calon manajer kopdes," tambahnya.
Bagi Bivitri latihan dasar militer yang disebut-sebut sebagai cara paling ampuh membentuk kedisiplinan hanya mitos yang dibangun pemerintah untuk memuluskan tujuan militerisasi masyarakat sipil. Kedisiplinan kata dia bisa dibentuk lewat berbagai cara tanpa melalui pendidikan militer.
"Saya nggak setuju. Menurut saya itu mitos yang dibangun oleh orang-orang yang menginginkan militerisasi," ujarnya.
Bivitri mengatakan jangan sampai latihan dasar militer yang diberlakukan untuk masyarakat sipil bertujuan untuk membentuk masyarakat yang patuh, dalam artian masyarakat yang tak bisa protes dan siap menerima apapun perintah atasan.
Baca Juga: Kemhan Stop Latsarmil Setelah Lima Nyawa Melayang
Apabila kekhawatirannya itu benar adanya, maka ke depan Indonesia bakal kehilangan masyarakat yang bisa berpikir kritis.
"Jadi saya punya kecurigaan, dan kita diskusikan terus, namanya juga skeptisisme, bahwa militer ini salah satunya digunakan untuk melahirkan warga-warga yang patuh," pungkasnya
