Berbagai program pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang tengah dijalankan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi. Dr. Iswadi, M.Pd, akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, menilai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan modernisasi armada perikanan nasional merupakan wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan visi ekonomi kerakyatan yang berpihak pada masyarakat pesisir.
Baca Juga: Dukung Potensi Perikanan, Askrindo Hadirkan Pelindungan Asuransi untuk Nelayan Sorong
Menurut Dr. Iswadi, program keberpihakan pada nelayan ini merupakan bagian integral dari Asta Cita, khususnya visi pengembangan Ekonomi Biru yang dicanangkan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026, Presiden menargetkan sekurang-kurangnya 1.000 KNMP telah beroperasi hingga akhir tahun 2026, dengan pembangunan berlanjut sampai 2028.
Baca Juga: Askrindo Gandeng DKP Demak: Jamin Keamanan Nelayan Melaut
"Program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wujud paling konkret dari visi ekonomi kerakyatan yang dijalankan Presiden Prabowo. Target 1.000 kampung nelayan yang harus beroperasi sampai akhir 2026 bukan angka yang dicetuskan tanpa perhitungan. Ini adalah komitmen negara untuk memodernisasi desa pesisir secara serentak, dari infrastruktur, sarana perikanan, hingga pengembangan sumber daya manusianya. Skala ambisinya sangat tinggi, dan itu yang justru harus kita apresiasi," ujar Dr. Iswadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7).
Ia juga menyoroti program modernisasi armada perikanan nasional yang menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern secara bertahap sampai 2028. Menurutnya, program ini bukan sekadar penyediaan alat produksi, tetapi transformasi mendasar bagi struktur ekonomi nelayan Indonesia yang selama ini didominasi armada tradisional dan sudah tua.
"Membangun 1.582 kapal ikan modern dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan adalah keputusan besar yang menunjukkan kesungguhan pemerintah. Sebagian besar akan berkapasitas 30 gross ton, yang berarti nelayan kita didorong naik kelas, dari perikanan skala kecil menuju perikanan produktif yang mampu bersaing. Kapal-kapal ini tidak dibagikan sembarangan, tetapi disalurkan melalui koperasi nelayan agar distribusinya terorganisasi dan berkelanjutan. Ini pendekatan tata kelola yang benar," jelasnya.
Dr. Iswadi memberi catatan khusus pada pola kelembagaan program tersebut, yakni penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan KNMP oleh Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pola ini secara sistemik memperkuat ekonomi kerakyatan dari akar dan memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada nelayan itu sendiri, bukan pihak-pihak perantara.
"Yang paling saya apresiasi adalah pola kelembagaannya. Penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Koperasi Desa Merah Putih adalah pendekatan yang sangat cerdas. Ini memastikan nelayan menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Dari sudut pandang kebijakan publik, model ini juga jauh lebih akuntabel dan lebih tahan terhadap penyimpangan dibanding penyaluran langsung ke individu," ungkapnya.
