Executive Director Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengungkapkan pandangannya terkait pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran ini memiliki perbedaan signifikan dari pemerintahan atau rezim sebelumnya.
“Jika berbicara soal pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, setidaknya ada dua hal yang tak akan ditemukan dalam pergantian rezim sebelumnya,” tutur Yunarto dalam sebuah video yang dikutip Olenka, Selasa (10/12/2024).
Dikatakan Yunarto, poin paling penting yang berbeda itu adalah bahwa sebelumnya pemerintahan di Indonesia tak pernah melihat pergantian rezim yang bisa disebut bagian dari keberlanjutan. Sementara, Yunarto menilai, Jokowi dan Prabowo telah terikat dengan suatu platform dan visi keberlanjutan.
“Kalau kita bicara dulu pergantian rezim dari Ibu Megawati ke Pak SBY, Pak SBY ke Pak Jokowi, poin paling penting yang berbeda dengan saat ini adalah sebelumnya kita gak pernah melihat pergantian rezim yang bisa disebut bagian dari keberlanjutan. Dulu itu posisinya berseberang-seberangan,” beber Yunarto.
“Pak SBY dianggap berseberangan dengan Ibu Mega karena bersaing, Pak Jokowi saat jadi Presiden itu juga dianggap berseberangan dengan dengan rezim SBY,” sambung Yunarto.
Namun ia mengatakan, transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa ada permasalahan yang berarti. Pemerintahan baru dapat terbentuk dan peralihan kekuasaan dalam pemerintahan pun dapat berjalan sangat baik.
“Jadi kalau kita bicara mengenai continuity dalam konteks secara makro ini pertama kali pasca-reformasi proses transisi yang memang kita bisa katakan paling mulus,” ujarnya.
Baca Juga: Efek Penggemblengan yang Dilakukan Prabowo di Magelang Mulai Terlihat di Kabinet Merah Putih
Menurut Yunarto, transisi pemerintahan yang mulus memberikan optimisme baru akan pemerintahan yang lebih baik ke depan. Tak perlu lagi memulai dari nol, mereka pun telah disambut dan dipersiapkan segala sesuatunya untuk dapat langsung bekerja.
Kemudian, Yunarto juga menuturkan, jika berbicara mengenai modal dari pemerintahan baru atau pemerintahan Prabowo-Gibran ini ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, biasanya pemerintahan yang sudah mau turun atau disebutnya sebagai pemerintahan lame duck, maka kata dia, kepuasan publiknya rendah menjelang masa pensiun.
Dikatakan Yunarto, jika melihat seberhasil apapun pemerintahan SBY pada tahun terutama 2009 yang ia sebut juga masa-masa booming commodity, maka kita akan melihat kepuasan publik terhadap SBY terutama setelah tahun 2012, kepuasan publik atau disebut approval rating terhadap pemerintahan SBY itu di bawah 60 persen.
“Kenapa ini sangat penting, stabilitas politik itu biasanya indikatornya salah satunya adalah kepuasan publik dari masyarakat. Jadi kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak SBY 2009 itu di atas 80 persen, tapi 2 tahun terakhir itu di bawah 60 persen,” paparnya.
Sementara kata dia, approval rating pemerintahan Prabowo saat ini masih di atas 70 persen selepas ditinggalkan oleh Jokowi.
“Jadi ini sebenarnya modal bahwa stabilitas politik harusnya baik-baik saja dan ketika market, ketika pengusaha, ketika masyarakat ingin berbicara mengenai continuity, enggak set back kembali ke belakang, modalnya dimiliki oleh rezim ini. Itu kabar baiknya,” pungas Yunarto.
Baca Juga: Deretan Perusahaan yang Terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis Gagasan Presiden Prabowo
