IBSW, lanjut Andika, mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan seluruh unsur terkait untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap titik api dapat segera ditangani dan potensi perluasan kebakaran dapat diminimalkan.
Pemerintah sendiri juga telah menekankan pentingnya penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat serta penguatan langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan, informasi yang jelas, serta akses terhadap layanan kesehatan apabila mengalami dampak asap karhutla,” ujar Andika.
IBSW berharap langkah cepat pemerintah tersebut dapat mempercepat pemadaman titik api di Kalimantan sekaligus menjadi momentum untuk membangun sistem penanganan karhutla yang semakin kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“IBSW mendukung setiap langkah pemerintah yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
