Potensi Kerugian dan Tanggapan Pengamat
Studi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap adanya potensi kerugian ekonomi Rp39 triliun karena importasi 105.000 pikap yang dilakukan Agrinas. Sementara itu, kehilangan tenaga kerja karena bersaing dengan produsen mobil lokal sebesar 330 ribu orang.
“Di saat yang bersamaan, industri otomotif sedang mengalami tekanan dan membukukan penjualan yang turun. Agrinas terutama Danantara sebagai induk bumn seharusnya memprioritaskan kendaraan niaga domestik,” tegas Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, saat dikonfirmasi Olenka, Senin (23/2/2026).
Dikonfirmasi terpisah, pengamat ekonomi yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali, turut menyayangkan keputusan pimpinan Agrinas yang dinilainya tidak mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, penguatan TKDN, dan efisiensi.
“Keputusan tersebut bisa berdampak buruk bagi industri otomotif dalam negeri karena kehilangan market. Belanja pemerintah yang seharusnya berputar di dalam negeri malah hilang keluar, ke negara lain yang tak ada urgency belanjanya,” tegasnya.
Serupa, Rektor Universitas Paramadina yang juga pendiri INDEF, Didik J. Rachbini, ikut menyuarakan keberatannya terkait kebijakan impor pikap dari India. Dia dengan tegas meminta Pemerintah Indonesia membatalkan keputusan tersebut akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Menurut Didik, masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar.
“Ini jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah. Negara secara simultan mendorong TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi melemahkannya, membuka pintu impor massal kendaraan yang masif. Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang,” pungkasnya.
