Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah tak tergesa-gesa menggarap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dikerjakan pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan ( Kemenbud).
Puan menegaskan penulisan ulang sejarah panjang bangsa ini tak bisa dilakukan terburu-buru, dia mengkhawatirkan penulisan ulang sejarah yang dikebut dalam tenggat waktu tertentu justru mengaburkan fakta sejarah. Tentu saja hal itu sangat berbahaya lantaran sejarah yang ditulis ulang bakal dipelajari generasi muda.
Baca Juga: Produksi Beras dan Jagung Tertinggi Sepanjang Sejarah, Swasembada Pangan Bukan Mimpi
"Itu pasti jangan terburu-buru lah,” kata Puan Maharani dilansir Rabu (21/5/2025).
Adapun penulisan ulang sejarah Indonesia yang melibatkan puluhan pakar dan sejarawan itu ditarget rampung sebelum 17 Agustus 2025 ini. Itu dijadikan sebagai kado bagi seluruh rakyat Indonesia pada hari kemerdekaan Indonesia.
Menurut Puan Maharani, apapun alasannya, penulisan ulang sejarah mesti dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Seluruhnya mesti dikerjakan dengan saksama. Untuk itu dia meminta pihaknya di komis X DPR untuk tetap mengawal hal ini, takutnya ada fakta-fakta penting sejarah yang terlewat.
"Komisi X sudah mulai melakukan RDPU, meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan. Kami juga akan meminta penjelasan dari pemerintah seperti apa konsep penulisan ulang sejarah itu seperti apa," ujarnya.
Dia menegaskan, sejarah Indonesia harus ditulis dengan semangat objektif dan penuh tanggung jawab, tanpa menghapus bagian-bagian yang dianggap tidak menyenangkan.
Baca Juga: Anak Buah Kesang Soal Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi: Saya Bukannya Pasang Badan, tapi Saya Sedih
"Apapun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," tandasnya.
