Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun meminta Presiden RI ke-7 Joko Widodo segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) dari PDI-P sebab yang bersangkutan tidak lagi menjadi kader alias petugas partai moncong putih itu. 

Pernyataan itu disampaikan Komarudin untuk merespons pernyataan Jokowi yang baru-baru ini mengaku masih memiliki KTA PDI-P ketika menjawab pertanyaan terkait status keanggotaanya di PDI-P. Komarudin menegaskan, Jokowi saat ini sudah tak dianggap menjadi bagian dari partai tersebut setelah 20 tahun bersama. 

Baca Juga: Soal Status Keanggotaan di PDI-P, Jokowi Ngaku Masih Pegang KTA

"Secara de facto dia bukan anggota partai lagi. Itu pernyataan yang tidak tahu malu saja itu," kata Komar kepada wartawan Kamis (5/12/2024). 

Adapun hubungan Jokowi dan PDI-P mulai berjarak sejak Pilpres 2024, kedua belah pihak berbeda pandangan politik, keduanya akhirnya berbagi jalan dan menjadi rival di Pilpres hingga Pilkada 2024. 

Komarudin mengatakan, sejak tak ada lagi keselarasan Jokowi dan PDI-P pada Pilpres 2024, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan secara otomatis tak lagi menjadi kader banteng meskipun PDI-P tak pernah menerbitkan surat pemecatan. 

Tidak adanya surat pemecatan Jokowi, lanjut Komarudin sebagai tanda hormat kepada yang bersangkutan yang ketika itu masih menjabat Kepala Negara, rasanya tak etis kalau sebuah partai politik memecat seorang presiden dari keanggotan partai politik. 

"Beberapa waktu lalu, Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP itu kan sejak beliau masih aktif jadi Presiden, bagaimanapun kita tetap jaga kehormatan dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi itu kita jaga. Tidak bisa kita ambil tindakan pemecatan," ucapnya. 

Lantaran status keanggotaannya di PDI-P sudah jelas, Komarudin kembali meminta Jokowi agar beritikad baik untuk mengembalikan KTA PDI-P, tak layak seorang yang bukan bagian dari partai tersebut mengantongi KTA. 

Baca Juga: Effendi Simbolon Didepak PDI-P, Jokowi: Emang Kenapa Kalau Kami Bertemu?

"Makanya kita bicara sudahlah kalau sudah tidak mau sama-sama lagi kembalikan kartu tanda anggota. Itu sudah sangat terhormat itu. kita jaga kehormatan dan wibawa mereka juga," katanya.

Apabila Jokowi tetap tak mau mengembalikan KTA tersebut PDI-P bakal menempuh cara lain untuk mengambil secara paksa kartu itu lewat surat pemecatan.

"Proses partai tetap berlangsung pada akhirnya kalau tidak dikembalikan, iya kan kita pecat. Tidak bisa begitu dong, masa yang lain kita pecat, Pak Jokowi ada keistimewaan apa?" Kata Komar.

Baca Juga: Krisis Kepercayaan Jadi Pemicu Rendahnya Partisipasi Pilkada Serentak 2024

"Yang paling istimewa di PDI Perjuangan itu hanya Megawati Soekarnoputri. Karena dia berjuang berdarah di partai sampai partai besar hari ini. Itu yang jadi pertimbangan tapi yang lain-lain ini siapa. Jadi jangan ketika partai sudah berhati, kasih jantung tidak bisa," tambahnya  memungkasi.