Kematian YBR seorang siswa kelas IV SD yang diduga sengaja mengakhiri hidupnya karena himpitan masalah ekonomi menjadi perhatian publik, peristiwa yang terjadi di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu bikin geger publik Tanah Air setelah latar belakang kematian YBR terkuak.
Ia diduga mengakhiri hidupnya lantaran orang tuanya tak mampu membelikannya sepasang alat tulis untuk kebutuhan sekolah seharga Rp10 ribu.
Salah satu pihak yang turut menyoroti kasus ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, ia mengatakan tragedi ini menjadi alarm keras gagalnya pemerintah melindungi anak-anak kurang mampu. Jelas ini ironi sebab di satu sisi pemerintah tengah mengebut sekolah gratis, namun di sisi lain ada anak 10 tahun tewas mengenaskan karena keterbatasan ekonomi orang tuanya.
Baca Juga: Waspada! Modus Penipuan Berkedok Volunteer dan Lowongan Kerja Marak Jelang Ramadan
“Kasus kematian anak di Kabupaten Ngada ini merupakan duka mendalam dan harus menjadi pembelajaran serius bagi kita semua,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
“Pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada pembebasan biaya sekolah. Negara juga harus menjamin pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin,” tegasnya.
Puan menekankan pentingnya peran sekolah dalam memetakan kondisi sosial dan ekonomi peserta didik agar bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Sekolah harus mengenal latar belakang murid-muridnya dan memastikan setiap anak mendapatkan kebutuhan pendidikan yang layak,” lanjutnya.
Selain aspek pendidikan, Puan juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental dan psikologis anak di lingkungan sekolah. Ia menilai kasus di Ngada menjadi bukti bahwa tekanan psikologis dapat berdampak fatal bagi anak.
“Kasus ini menunjukkan betapa kondisi psikologis anak sangat memengaruhi karakter dan keputusan mereka. Kesehatan mental anak harus menjadi perhatian serius,” ujar mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Puan berharap tragedi ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional agar lebih ramah anak dan berpihak pada kondisi psikologis peserta didik.
“Ini harus menjadi titik balik untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang mampu menjaga kesehatan mental dan psikologi anak secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia juga mendorong penguatan isu kesehatan mental di sekolah serta peningkatan kepedulian sosial terhadap siswa dari keluarga rentan.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Pendekatan personal serta perhatian terhadap kondisi ekonomi siswa sangat penting,” katanya.
Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah memperkuat jangkauan program bantuan sosial, terutama di daerah. Menurutnya, tragedi di Ngada tidak bisa dilepaskan dari akar persoalan kemiskinan.
“Kita harus melihat kasus ini lebih dalam. Akar masalahnya adalah kemiskinan, dan negara wajib hadir untuk mengatasinya,” tegas Puan.
Ia menekankan perlunya sinergi antara kebijakan pendidikan dan program bantuan sosial pemerintah agar persoalan mendasar dapat ditangani secara komprehensif.
“Program pemerintah harus diarahkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
“Jangan sampai ada lagi anak Indonesia kehilangan nyawa hanya karena merasa tertekan tidak mampu membeli buku dan pulpen,” pungkas Puan.
Atensi Prabowo
Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti kasus ini, dia meminta jajaranya untuk melakukan koordinasi serta upaya mitigasi supaya kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.
Baca Juga: Ketika Dahlan Iskan Didekap Kerugian Hingga Triliunan Rupiah
"Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi," ungka Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2025).
Prasetyo mengatakan, presiden telah meminta jajarannya mengambil langkah serius. Ia juga telah berkoordinasi dengan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menindaklanjuti kejadian ini.
"Kami sudah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, kami sudah berkoordinasi dengan menteri sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali," jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.
"Oleh karena itulah kita bekerja sangat keras untuk bagaimana sesegera mungkin kita memastikan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," ujarnya.
Menurut Prasetyo, langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu.
Oleh karenanya, kepala desa harus aktif memantau serta mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan, terutama warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Dengan berbagai upaya harus terus kita dorong ya, untuk memastikan kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali," pungkasnya.
