Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra turut menyoroti sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bakal berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan ijazah SMA/SLTA miliknya yang sedang berpolemik saat ini.
Menurut Yusril upaya hukum yang dilakukan lewat PTUN bakal sia-sia sebab polemik ijazah itu dianggap sudah tidak bisa diutak-atik lagi lantaran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan final.
Dalam amar putusannya, MK menyebut ijazah SMA/SLTA milik Gibran yang dipakai mendaftarkan diri pada Pilpres 2024 lalu tidak ada atau tidak ditemukan. Putusan ini diperkuat dengan putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA/SLTA milik Gibran.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril dilansir Rabu (11/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan MA tersebut. Sebab, Wakil Presiden tidak terlibat sebagai tergugat intervensi dalam perkara yang menggugat keputusan terkait suket penyetaraan ijazahnya.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.
Selain itu, Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Kementerian tersebut justru akan segera menjalankan amar putusan MA setelah menerima salinan resmi.
"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.
Meski menyebut ruang upaya hukum dalam perkara tersebut sudah tertutup, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah yang ingin diambil untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Baca Juga: Jangan Terkecoh! Niat Pengunduran Diri Gibran Cuma Akal-akalan
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.
