Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik menyusul merebaknya kasus keracunan di sejumlah daerah.
Memasuki September 2025, sedikitnya 14 kasus keracunan dilaporkan, dengan insiden terbesar terjadi di Kabupaten Bandung Barat pada Rabu (24/9/2025). Lebih dari 1.000 orang menjadi korban setelah mengonsumsi menu MBG.
Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan mengungkap makanan yang disajikan sudah tidak layak konsumsi, memperkuat dugaan bahwa program yang mulai berjalan sejak Januari 2025 ini masih menghadapi kendala serius, baik di tahap pengolahan maupun distribusi.
Terkait hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperbaiki sistem, terlebih Presiden RI Prabowo Subianto pun telah mengeluarkan instruksi khusus.
Lalu, apa saja solusi yang akan dilakukan oleh BGN untuk mencegah terjadinya keracunan MBG? Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (30/9/2024), Olenka mengulasnya secara lengkap berikut ini.
Instruksi Presiden Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Minggu (28/9/2025) menyusul maraknya kasus keracunan dalam program MBG. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan demi menjaga keamanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut Dadan, sebagian besar kasus keracunan terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi karena SDM masih minim pengalaman. Faktor lain yang memicu di antaranya kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) di dapur MBG.
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo memberikan arahan tegas, diantaranya:
- Peningkatan Tata Kelola SPPG: pembenahan sistem agar kasus serupa tidak terulang
- Koki Terlatih dan Alat Rapid Test: kewajiban koki bersertifikat dan penggunaan rapid test untuk uji kualitas makanan
- Sterilisasi dan Filter Air: setiap SPPG wajib memiliki alat sterilisasi food tray dan filter air
- Pemasangan CCTV Terhubung Pusat: pemantauan seluruh dapur MBG secara real time demi transparansi layanan.
“Program Makanan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat terbaik bagi rakyat. Keamanan dan kualitas adalah prioritas utama,” tegas Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Klaim MBG Catat Sejarah Dunia
Solusi BGN
Menindaklanjuti arahan Presiden, BGN membentuk tim investigasi khusus. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan tim ini akan menelusuri bahan baku, proses memasak, hingga pengujian sampel makanan.
“Saya diberikan tugas Pak Kepala untuk di bidang investigasi, investigasi ini berkait dengan yang rame sekarang adalah kasus dugaan (keracunan), saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atau keracunan (disebabkan MBG),” tutur Nanik saat jumpa pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Nanik pun menegaskan pembentukan tim investigasi bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk mempercepat proses klarifikasi penyebab keracunan. Ia menjelaskan, tim ini akan melibatkan lintas keahlian agar hasilnya lebih komprehensif dan cepat diketahui publik.
“Insyaallah tim investigasi dalam minggu ini akan segera turun. Tim ini akan terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ungkap Nanik.
Selain investigasi, lanjut Nanik, BGN pun memperketat verifikasi mitra dapur MBG.
“Tentu (diperketat). Bahkan, ini paling baru, hari ini sudah kita keluarkan surat kepada semua dapur yang kemarin bermasalah,” kata Nanik, dikutip dari Kompas.
Ia menegaskan, dapur yang tidak sesuai petunjuk teknis akan langsung ditutup. Standar higienitas pun ditingkatkan, seperti lantai dapur wajib berlapis epoxy, meja berbahan stainless steel, ruang pengemasan berpendingin, freezer berkapasitas besar, serta peralatan masak sesuai standar suhu pengolahan BGN.
“Bahkan, sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Tambah lagi ada kebijakan baru, yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi, bukan hanya kontrol dari BGN, tapi juga dari pihak mitra,” ucap Nanik.
Ia pun menegaskan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas.
“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik, dikutip dari Antaranews.
Respons Ahli, DPR, dan BPOM
Ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Atik Nirwanawati, menilai salah satu masalah utama adalah keterbatasan tenaga terlatih.
“Masak itu enggak gampang. Kalau bahan makannya bagus, hasilnya belum tentu bagus karena (harus dibarengi) dengan proses pengolahan yang baik. Apalagi lauk protein, itu sangat cepat tercemar bila waktunya lewat dikonsumsi,” katanya, dikutip dari Liputan6.
Sementara itu, ahli gizi dari Universitas Indonesia, dr. Siti Helmy, M.Gizi, mengingatkan agar pemerintah lebih ketat memastikan standar higienitas.
“Kalau program sebesar MBG tidak dibarengi kontrol kualitas ketat, potensi insiden akan selalu ada,” ujarnya, dikutip dari Times Indonesia.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), M. Qodari, bahkan mengungkap fakta bahwa dari total lebih dari 8.500 dapur MBG, hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dari sini sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan,” katanya, dikutip dari Liputan6.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, pun mendesak pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru hingga persoalan SLHS dituntaskan.
“Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan keracunan MBG banyak dipicu kontaminasi silang, pertumbuhan bakteri akibat suhu yang tidak sesuai, serta lemahnya praktik higiene dan sanitasi.
“Upaya pencegahan kejadian MBG perlu mengedepankan tindakan preventif dalam penerapan keamanan pangan. Keamanan pangan yang terjamin akan memastikan makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga bebas dari kontaminasi,” katanya, dikutip dari laman resmi BPOM.
Taruna menegaskan, BPOM akan berkomitmen meningkatkan pengawasan lapangan, memberikan pendampingan teknis, serta memperkuat kurikulum pelatihan food safety dan hygiene bagi penyedia MBG.
Taruna juga mendorong percepatan penerbitan Perpres Tata Kelola MBG sebagai payung hukum agar setiap instansi dapat menjalankan perannya secara optimal.
Baca Juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Keselamatan Anak Harus Menjadi Prioritas Utama
