Proses adat pemberian gelar Baginda Pemuka Bangsa untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam safari politik di Lampung masih menjadi sorotan publik setelah Jokowi terlibat langsung dalam prosesi penginjakan kepala kerbau di atas karpet merah.
Aksi menginjak kepala kerbau itu menimbulkan persepsi beragam di tengah masyarakat. Ada yang menilai itu murni proses adat pemberian gelar kehormatan tersebut, namun tak sedikit pula yang menafsirkannya sebagai simbol mengolok-olok PDI-Perjuangan, partai politik yang sempat menjadi tempat Jokowi bernaung selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Jokowi Injak Kepala Kerbau di Atas Karpet Merah, Prosesi Adat atau Simbol Menghina PDI-P?
Terlepas dari ragam penilain terhadap aksi tersebut. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadi salah satu pelopor blusukan Jokowi ke Lampung mengklaim bahwa acara injak kepala kerbau itu bukan kemauan Jokowi. Itu tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun lalu yang mustahil dihilangkan dalam rangkaian pemberian gelar kehormatan.
"Ritual itu bukan Pak Jokowi buat. Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut," kata Ketua DPP PSI, Bestari Barus Senin (29/6/2026).
Pemberian gelar kehormatan disertai ritual menginjak kepala kerbau diklaim tidak hanya dilakukan Jokowi. Presiden RI pendahulu Jokowi juga pernah melakukan hal itu. Meski begitu Bestari menolak membeberkan nama presiden tersebut.
“Itu ritual itu bukan hanya ke Pak Jokowi. Tapi banyak tokoh bangsa yang lain. Bahkan menurut berita yang saya dengar, tapi perlu dikonfirmasi, bahkan salah satu presiden kita terdahulu pernah menerima itu dan menginjakkan kakinya juga di atas kepala kerbau itu," katanya.
Sebagai peninggalan leluhur, Bestari karenanya menilai ritual yang dijalani Jokowi tak pantas dianggap atau dituding sebagai keangkuhan. Dia menilai tudingan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap adat istiadat.
Dia mengingatkan semua pihak untuk melakukan tabayun sebelum melayangkan tudingan tak berdasar.
"Kader partai politik itu seharusnya tanya dulu. Atau tanya kepada ketua umumnya, dulu pernah nerima enggak. Kira-kira begitu, saya kira itu," ujar Bestari.
Jokowi menerima gelar "Baginda Pemuka Bangsa" dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6)/2026).
Dalam momen itu, Jokowi yang duduk di sebuah kursi lengkap dengan pakaian adat yang dia kenakan, menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.
Tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menjelaskan prosesi pemberian gelar adat atau muakhi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Lampung sejak ribuan tahun lalu.
"Prosesi pemberian muakhi (gelar adat) ini memang sudah berlangsung ribuan tahun lalu di Lampung. Ini adalah bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan nemui nyimah atau silaturahmi," ujar Mawardi.
Sementara itu Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, apabila Jokowi mengasosiasikan prosesi menginjak kepala kerbau itu sebagai simbol menghina PDI-P, maka ia salah besar, sebab lambang Partai Politik Besutan Megawati Soekarnoputri itu berlambang Banteng moncong putih.
“Saya tidak memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Lampung, apalagi sampai dikaitkan dengan menginjak kepala Kerbau,” kata Andreas.
“Tapi kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh yang menginjak, mau dimaknai sebagai simbolisasi menghina PDI Perjuangan, maaf lambang PDI Perjuangan bukan kepala kerbau. Lambang PDI Perjuangan itu Banteng Moncong Putih,” tambahnya.
Andreas lalu menyindir Jokowi dengan mengatakan bahwa sebagai seorang presiden yang pernah memimpin Indonesia selama satu dekade, ia seharusnya mencari gelar dari luar negeri.
Baca Juga: Agenda Politik di Balik Blusukan Jokowi ke Lampung
“Juga menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat,” tuturnya.
“Masyarakat bangsa ini akan bangga kalau mantan presidennya memperoleh pengakuan atau gelar akademik dari negara lain, atau organisasi atau Badan Internasional,” tambahnya.
