Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan santer dalam satu dua hari belakangan. Mencuatnya wacana pertemuan itu berbarengan munculnya isu yang menyebut Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo segera berbagai jalan karena perbedaan pandangan politik. Isu pecah kongsi kedua tokoh ini kian menggelinding liar.
Kekinian Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan hal tersebut, dia mengatakan, ketua umumnya memang punya agenda bertemu Prabowo, hanya saja pertemuan itu tidak bisa digelar dalam waktu dekat ini mengingat proses sengketa hasil pemilihan Presiden dan wakil presiden masih masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), pertemuan keduanya direncanakan setelah MK mengeluarkan putusan sengketa Pemilu 2024.
Baca Juga: Kubu AMIN Ingin Jokowi Diundang di Sidang PHPU
"Tentu saja (menunggu) momentum yang tepat setelah seluruh tahapan MK dan proses hukum dilakukan PDIP," kata Hasto kepada wartawan di sela acara Bedah Buku "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971" di Cikini, Jakarta Pusat dilansir Olenka.id Rabu (3/4/2024).
Hasto mengeklaim selama ini hubungan Prabowo-Megawati terjalin harmonis, meski pada Pilpres kali mereka berada di dua kubu yang berseberangan namun hubungan mereka sebagai tokoh bangsa terawat dengan baik. Hasto menyebut keduanya pasti senang dan menyambut gembira pertemuan tersebut.
“Tentu untuk Bu Mega dan Pak Prabowo, nggak ada persoalan untuk bertemu,” tuturnya.
Momen Prabowo-Megawati duduk satu meja kata Hasto sudah sering terjadi di tahun-tahun politik. Dia menegaskan pertemuan keduanya bukan hal baru.
"Kita sudah terbiasa, bahkan 2019 ketika Pak Prabowo dalam pemilihan presiden kalah, Bu Mega sama," katanya.
Namun, Hasto enggan berspekulasi wacana pertemuan keduanya menjadi sinyal arah PDIP di pemerintahan ke depan. Menurut dia, keputusan partainya masih akan melalui pembahasan berbagai variabel politik.
"Mau berada di dalam atau luar pemerintahan karena itu keputusan strategis akan dipertimbangkan dengan melibat berbagai variabel politik ekonomi sosial budaya dan suasana kebatinan rakyat," katanya.
Tak Ada Perpecahan Antara Prabowo-Jokowi
Pengamat politik Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai pertemuan Prabowo-Megawati adalah sebuah agenda biasa di kalangan para politisi. Dia mengatakan pertemuan itu bukan sinyal perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi.
Menurut Romli pertemuan itu justru menjadi ajang rekonsiliasi hubungan dengan PDI Perjuangan pasca Pilpres, Romli yakni Prabowo bakal mengajak Megawati bergabung dalam pemerintahannya.
Baca Juga: Kubu Prabowo-Gibran Sebut Penjelasan Ahli dan Saksi Kubu AMIN di Sidang PHPU Tak Berbobot
"Pak Prabowo ingin bertemu ibu Megawati berkepentingan untuk bisa bergabung dalam koalisi pemerintahan. Dengan PDIP, koalisi pemerintahan menjadi kuat dan besar karena menguasai mayoritas kekuatan di DPR,” kata Romli.
Kendati demikian, Romli menilai hal itu belum tentu mengonfirmasi Jokowi pecah kongsi dengan Prabowo, sebab jika yang mengajak bertemu adalah Jokowi, maka kemungkinan besar Megawati tidak akan mengindahkannya.
“Apakah rencana pak Prabowo untuk ketemu ibu Megawati itu mengonfirmasi adanya perpecahan dengan Jokowi, saya kira belum tentu juga. Masalahnya kan kalo Jokowi yang minta bertemu, kemungkinan besar ibu Megawati menolaknya. Untuk itu maka pak Prabowo yang berinisiatif untuk bertemu ibu Megawati,” jelasnya.
Baca Juga: Pengakuan Golkar: Belum Bahas-Bahas Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Lebih lanjut, menurutnya belum tentu pula PDIP mau di lobby masuk ke pemerintahan, sebab masyarakat mayoritas menginginkan PDIP untuk beroposisi.
“Memang bertemu tersebut bagian dari lobby untuk memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pertemuan nanti, belum tentu juga PDIP akan bergabung dalam koalisi. Seperti yang diharapkan oleh publik, PDIP agar memilih di luar pemerintahan, menjadi oposisi,” tutupnya.
