Senada Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Toriq Hidayat juga keberatan dengan rencana ini. Ia menilai, skema ini memiliki potensi menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan masyarakat pengguna KRL.
“Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi,” ujar Toriq.
Tak hanya itu, pihaknya mengkhawatirkan bila subsidi KRL berbasis NIK maka berisiko terhadap privasi dan keamanan data.
Baca Juga: Trio Srikandi Berebut Kursi Jatim 1, Siapa Lebih Kuat?
"Penggunaan data NIK yang sensitif bisa berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang akan merugikan masyarakat," tuturnya.
Respons KAI
Protes keras dari berbagai kalangan terkait kebijakan membuat PT KAI Commuter buka suara. Mereka mengeklaim sejauh ini belum ada arahan Kemenhub terkait peraturan tersebut, itu artinya wacana subsidi berbasis NIK baru sekedar wacana.
Meski demikian PT KAI tak berdaya menolak jika kebijakan ini nantinya benar-benar diberlakukan. Kemenhub membuat kebijakan yang wajib dijalankan PT KAI selaku eksekutor kebijakan.
“Kewenangan ada di Kementerian Perhubungan kami sebagai eksekutor saja. Ketika kami ada suatu keputusan, kami akan lakukan. Tapi sejauh ini belum ada arahan dari Kemenhub,” kata Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal.
Tanggapan Jokowi
Pro kontra mengenai kebijakan ini akhirnya ditanggapi Presiden Joko Widodo. Kepala Negara menegaskan sejauh ini tak ada rapat kabinet yang membahas hal tersebut, itu artinya kebijakan lama masih akan tetap berlaku dan wacana kebijakan baru tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Jokowi bahkan mengaku tak mengetahui rencana itu, dia hanya mendengarnya dari pemberitaan media saja.
"Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai itu," kata Presiden.
Dipertegas lagi mengenai rencana tarif KRL berbasis NIK apakah benar-benar diterapkan pemerintah, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan seperti apa sehingga muncul rencana tersebut.
"Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa," ujar Jokowi.
