Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian tersebut lebih baik dibandingkan kuartal I tahun 2025 sebesar 4,87%, serta kuartal IV tahun 2025 sebesar 5,39%.
Sementara itu, usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5) lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan optimismenya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6% sepanjang tahun ini.
Baca Juga: SBY Yakin Indonesia Punya Jalan Keluar Hadapi Tekanan Ekonomi
“Kalau kita lihat di APBN, targetnya 5,4 persen tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” ujar Purbaya beberapa waktu lalu.
Menurut Purbaya, pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, program makanan bergizi gratis, serta berbagai belanja negara lainnya.
“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik,” katanya.
Proyeksi Ekonom
Berdasarkan analisis Permata Institute for Economic Research (PIER), pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,1–5,3% dengan permintaan domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menegaskan bahwa pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61% merupakan capaian positif dan kredibel, tetapi belum mencerminkan perbaikan yang menyeluruh. Perlambatan belanja modal, kehati-hatian rekrutmen, tekanan biaya, pelemahan manufaktur, dan volatilitas pasar keuangan menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan perlu mendapat perhatian serius.
Selain itu, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik, perang dagang global, dan perlambatan ekonomi Tiongkok tetap perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasar keuangan dan kinerja ekspor nasional.
"Ke depan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar serta kepercayaan pasar di tengah dinamika global. Pemerintah perlu menjaga daya beli, mempercepat belanja produktif, dan menjaga kredibilitas APBN,” ujarnya dalam Media Briefing yang digelar secara daring, Selasa (12/5/2026).
Bank Indonesia, lanjutnya, perlu terus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sambil memastikan likuiditas mengalir ke sektor produktif. Sementara itu, dunia usaha perlu menjaga efisiensi dan memperkuat rantai pasok tanpa mengorbankan tenaga kerja secara berlebihan.
“Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat kuat dalam angka, tetapi juga lebih terasa nyata dalam investasi, penciptaan pekerjaan formal, dan peningkatan pendapatan masyarakat," tutup Josua.
