Niat Presiden Prabowo Subianto menggaet PDI-Perjuangan untuk masuk ke dalam lingkaran koalisi pemerintah kandas, upaya itu gagal total kendati kepala negara telah membuka pintu istana selebar-lebarnya buat Partai Moncong Putih, namun PDI-Perjuangan memilih berdiri di luar pemerintahan sebagai partai pengontrol dan penyeimbang. 

Penolakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI- Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dalam orasinya ilmiah berjudul ‘Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia’ pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, dikutip Kamis, 19 November 2026.

Baca Juga: Beda Banget Sama Bu Mega! Jokowi Mingkem Saat Gibran Dipaksa Mundur: Berani Karena Benar Takut Karena Salah!

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati dilansir Jumat (20/11/2026). 

Megawati mengaku penolakan buat masuk ke pemerintahan bukanlah pernyataan spontan, itu adalah sikap politik yang telah ditimbang masak-masak sejak lama. Seluruh sikap partai kata dia diambil berlandaskan keyakinan yang bersumber dari Pancasila. Menurutnya, falsafah bangsa harus dipahami melalui sejarah kelahirannya sekaligus penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," kata Megawati.

Sebelum menegaskan sikapnya di luar pemerintahan, Presiden kelima RI itu terlebih dahulu melontarkan kritik terhadap aparat penegak hukum dan kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Megawati menilai masyarakat saat ini cenderung takut menyampaikan pendapat dan selalu menunggu arahan atau komando.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," kata Megawati.

Baca Juga: Tak Ada Kader PSI di Pemerintahan Prabowo, Jokowi Langsung Blak-blakan Soal Ini

Ia mempertanyakan keberanian masyarakat dalam menyampaikan suara, padahal hak tersebut dijamin konstitusi.

"Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," kata Megawati.