Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029 kembali menjadi sorotan. Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah menilai pernyataan tersebut perlu dicermati karena disampaikan di tengah dinamika politik nasional yang sedang memanas.
Rizal menyoroti video Budi Arie ketika berbicara dalam sebuah forum dan menyebut kemungkinan perubahan politik yang terjadi lebih cepat dari agenda Pemilu 2029. Dalam video tersebut, Budi Arie tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kejutan dari Solo. Duduk bersama Jokowi ia menyatakan bahwa situasi kini potensial adanya gerakan abnormal yang dapat menjadi sebab perebutan kekuasaan lebih cepat dari canangan tahun 2029,” ujar Rizal dikutip Kamis (27/08/2026).
Menurut Rizal, Budi Arie mengajak peserta forum untuk tidak melihat dinamika politik secara konvensional. Ia juga menyoroti pernyataan Budi Arie mengenai “insting politik” serta kemungkinan adanya momentum perubahan.
“Menurutnya kita tidak boleh berpandangan konvensional. Instink politiknya meyakini kemungkinan perubahan lebih cepat. Gerakan Pati dan lainnya ia sebutkan sebagai fenomena momentum,” kata Rizal.
Budi Arie juga disebut sempat menanyakan kesiapan peserta forum apabila situasi politik berubah lebih cepat.
“Budi Arie menanyakan kesiapan kepada yang hadir. Terdengar kalimat jawaban ‘Siaap’,” ujarnya.
Baca Juga: 'Lihat Budi Arie dan Jokowi Jadi Ingat PKI'
Bagi Rizal, rangkaian pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan “percepatan”.
Ia kemudian mengaitkan video tersebut dengan kondisi politik nasional dan rencana aksi demonstrasi yang disebut akan berlangsung pada 27 Agustus 2026.
“Video pertemuan ini menjadi viral di tengah isu agenda demo besar-besaran 27 Agustus 2026,” kata Rizal.
Rizal menduga situasi sosial yang berkembang dapat menjadi momentum politik. Ia menyebut sejumlah persoalan seperti korupsi, kesenjangan, pengangguran, lapangan kerja hingga kenaikan harga sebagai isu yang dapat mendorong gerakan massa.
Menurutnya, pola tersebut mengingatkan pada bagaimana berbagai persoalan sosial pernah menjadi bagian dari dinamika politik pada masa lalu.
Baca Juga: 'Digoreng ke Sana Kemari' Gerindra Minta Jokowi Tegur Budi Arie soal Pemilu 2029!
Rizal juga menyinggung konsep “Desa Mengepung Kota” yang pernah digunakan dalam strategi politik PKI. Ia mengaitkannya dengan potensi pergerakan massa dari daerah menuju pusat kekuasaan.
“Memanfaatkan aksi Pati ke Jakarta sebagai modus dari strategi PKI yaitu Desa mengepung Kota,” ujarnya.
Ia kemudian menyebut dinamika politik Agustus 2026 sebagai sesuatu yang perlu dicermati.
“Gerakan Agustus saat ini seperti hendak mengulang aksi tahun lalu. Percobaan menggerakkan loyalitas aparat melawan kelompok mapan,” kata Rizal.
Dalam analisisnya, Rizal turut menyinggung Presiden Prabowo Subianto. Ia menduga Budi Arie melihat adanya kondisi politik yang dinilai melemah di pemerintahan saat ini.
“Kini Budi nampaknya melihat kondisi lemah pada Prabowo dan perkembangan politik yang ada,” ujarnya.
Rizal juga membawa nama Gibran Rakabuming Raka dalam analisis tersebut. Ia mengaitkan aktivitas Wakil Presiden dengan dinamika politik yang tengah berlangsung, termasuk pertemuannya dengan perwakilan komunitas pengemudi ojek online di Istana.
Baca Juga: Bikin Heboh soal ‘Lebih Cepat dari 2029’, Budi Arie Minta Maaf: Bukan Sinyal dari Jokowi!
Namun, seluruh analisis mengenai adanya gerakan politik, momentum pergantian kekuasaan, maupun dugaan strategi tertentu tersebut merupakan penilaian Rizal Fadillah. Tidak ada bukti dalam informasi yang tersedia yang membuktikan bahwa Budi Arie atau Jokowi sedang menjalankan gerakan politik terorganisir untuk mempercepat pergantian kekuasaan.
Pernyataan Budi Arie sendiri juga perlu dilihat dalam konteks utuh forum tempat ucapan tersebut disampaikan. Sekjen Projo Freddy Damanik sebelumnya menyebut pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internal dan menyayangkan rekamannya tersebar ke publik.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai “percepatan” sebelum 2029 masih menjadi polemik politik. Sementara tafsir bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari gerakan tertentu masih sebatas dugaan dan belum terkonfirmasi.
