Di tengah agenda para pengambil kebijakan dan pelaku keuangan dunia pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional IMFdan Bank Dunia di Bangkok, Tailan, isu mineral kritis muncul sebagai salah satu agenda penting. Bagi negara berkembang, mineral seperti nikel, tembaga, bauksit, dan kobalt tidak cukup hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi harus menjadi pijakan untuk membangun industri dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi panel bertajuk “Critical Minerals and Economic Transformation in the Global South" yang merupakan salah satu side event pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional IMFdan Bank Dunia pada 14 Oktober 2026 lalu. Hadir sebagai pembicara Managing Director Development Investment PT Danantara Development Management Fund DDMF, M. Rachmat Kaimuddin; Director Macroeconomics & Governance Division, United Nations Economic Commission for Africa, Stephen Njuguna Karingi; Head Economic Policy and Sustainable Development, African Union Commission, Patrick Ndzana Olomo; dan Chief Executive Oficer, Lestari Advisors Indonesia, Ery Wijaya.
Baca Juga: Rantai Pasok Mineral dan Batubara Makin Kompleks, Ini Pentingnya Peran Independent Assurance
Berangkat dari kesenjangan yang masih dihadapi banyak negara kaya sumber daya, selama beberapa dekade, negara berkembang lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah, sedangkan nilai ekonomi yang lebih besar diperoleh dari tahap pengolahan lanjutan, manufaktur dan distribusi. Perubahan menuju ekonomi rendah karbon membuat persoalan tersebut semakin mendesak. International Energy Agency IEA mencatat bahwa sektor energi menyumbang sekitar 75 persen pertumbuhan permintaan mineral kritis utama pada 2025. Permintaan terutama ditopang kendaraan listrik, penyimpanan energi, jaringan listrik, serta teknologi tenaga surya. Bank Dunia menegaskan bahwa masa depan rendah karbon tidak mungkin diwujudkan tanpa mineral, dengan pengelolaan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Bagi Indonesia, momentum ini hadir bersama posisi yang sangat strategis. U.S. Geological Survey USGSmenyebut Indonesia menjadi produsen nikel tambang terbesar dunia pada 2024 dengan kontribusi 62 persen terhadap produksi global. Sektor pertambangan dan penggalian nonmigas juga menyumbang sekitar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto, sedangkan industri manufaktur logam dasar berkontribusi sekitar 1 persen. Besarnya produksi memberi Indonesia pengaruh penting, tetapi sekaligus menegaskan kebutuhan untuk memperkuat struktur industri.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki sumber daya yang dibutuhkan dunia, melainkan seberapa jauh kekayaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kemampuan industri domestik dan nilai tambah yang bertahan dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan ini, Managing Director Development Investment PT Danantara Development Management Fund DDMF, M. Rachmat Kaimuddin, membawa pengalaman Indonesia menjalankan hilirisasi mineral ke dalam dialog ASEAN-Afrika. “Untuk memperoleh nilai tambah yang optimal dari mineral kritis, kapasitas pengolahan saja tidak cukup. Diperlukan investasi yang terkoordinasi, kemampuan domestik yang lebih kuat, rantai pasok yang tangguh, serta kemitraan yang mampu memobilisasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan investasi swasta," ungkap Rachmat.
Pernyataan ini didukung data Kementerian Perindustrian yang menunjukkan besarnya ruang penciptaan nilai tambah dalam sektor industri nasional. Bijih nikel yang nilainya berkisar US$30 per ton dapat meningkat menjadi US$3.628 per ton ketika diolah menjadi mixed hydroxide precipitate sebagai bahan baku baterai, atau sekitar 120 kali lipat. Pada tahapan produk baterai tertentu, nilai tambahnya bahkan dapat mencapai 642 kali lipat. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bahkan memperkirakan nilai ekspor produk hilirisasi Indonesia mencapai US$50 miliar hingga akhir 2026.
Angka tersebut meningkat sekitar 45 persen dibandingkan dengan nilai ekspor hilirisasi pada 2024 yang sebesar US$34,5 miliar. Angka ini memperlihatkan bahwa manfaat terbesar mineral tidak berhenti pada ekstraksi, tetapi tumbuh sepanjang rantai produksi.
Peluang pengembangan ekosistem baterai memperlihatkan skala pekerjaan berikutnya. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan baterai di Indonesia mencapai 108,2 gigawatt-jam pada 2030. Untuk mendukung target pengembangan kendaraan listrik, kebutuhan kapasitas baterai diproyeksikan mencapai 780 gigawatt-jam, sedangkan kapasitas bahan baku yang tersedia saat ini setara 373 gigawatt-jam. Dengan demikian, masih terdapat ruang investasi sekitar 407 gigawatt-jam. Di sinilah kerja sama antarnegara berkembang menjadi penting untuk membangun rantai nilai mineral yang lebih tangguh. Negara-negara ASEAN dan Afrika memiliki kepentingan yang sama agar nilai ekonomi transisi energi tidak hanya mengalir ke pusat manufaktur dan teknologi, tetapi juga memperkuat kemampuan industri negara penghasil.
Pada akhirnya, investasi pembangunan tidak cukup dinilai dari imbal hasil finansial. Investasi harus menambah kapasitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing industri, serta memungkinkan manfaat pembangunan dirasakan lebih luas. Dalam kerangka ini, mineral kritis bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan instrumen transformasi ekonomi. Peluang terbesar Indonesia tidak lagi terletak pada besarnya produksi mineral. Kesempatan sesungguhnya berada pada kemampuan mengubah keunggulan sumber daya menjadi kekuatan industri, penguasaan teknologi, dan kesejahteraan yang lebih merata. Jika momentum ini dimanfaatkan melalui investasi berkualitas dan industrialisasi yang semakin mendalam, mineral kritis dapat menjadi salah satu jalan bagi Indonesia untuk naik kelas dalam peta industri global.
