Pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia, saat ini pemerintah tengah menjajaki rencana tersebut. Meski belum ada keputusan pasti, namun pemerintah sudah membahas ini secara serius dalam sejumlah rapat yang digelar belakangan ini.
Penambahan kepemilikan saham di perusahaan tambang emas itu memang sudah dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini pemerintah menjadi pemegang saham utama PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen.
Baca Juga: Mengenal Aurora Sri Rahayu, Perempuan di Balik Ayam Goreng Legendaris Jogja ‘Olive Fried Chicken’
Padahal hingga 2018 lalu, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen sebelum akhirnya menjadi 51,23 persen pascadivestasi saham pada September 2018 lalu melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar USD3,85 miliar atau hampir Rp60 triliun.
Sekarang ini pemerintah belum memutuskan besaran kepemilikan saham di PT Freeport yang bakal diambil, namun sejumlah bocoran menyebut estimasi saham yang dibidik sekitar 10 hingga 12 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengonfirmasi hal itu.
"Awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen, perkembangan yang terjadi di atas 10 persen. Berapa pastinya? Nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," kata Bahlil dilansir Olenka.id Rabu (17/9/2025).
"Untuk 10 persen lebih itu biayanya sangat murah sekali karena evaluasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali," tambahnya.
Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, saat ini pemerintah sedang merampungkan rencana tersebut, ia mengatakan perkiraan saham yang bakal diambil bisa sampai 12 persen tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.
"Saya target malah 12%. Free of charge, mantep kan," ujarnya.
Saat ini pemerintah masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal itu.
"Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden," Ujar Rosan.
Risiko dan Tantangan yang Dihadapi Pemerintah
Kendati pemerintah bisa mendapatkan saham tersebut secara cuma-cuma dan memperkuat posisi pemerintah dalam menerima manfaat ekonomi dan finansial dari perusahaan tambang tersebut, bukan berarti hal itu bebas dari berbagai ancaman, ada sederet risiko yang mesti diwaspadai pemerintah. Adapula sederet tantangan yang harus dijawab pemerintah.
"Aspek pendanaan jangan fokus di utang saja, bisa juga misal dengan asset backed securitization sehingga mengurangi tekanan utang," kata Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto.
Lebih lanjut, Toto menuturkan bahwa dengan menjadi mayoritas pemegang saham, maka posisi vital makin kuat di pihak Indonesia. Sementara itu, tambang PTFI saat ini di Grasberg, Papua Tengah perlu penguasaan teknologi tinggi.
Baca Juga: Jokowi Bicara 'Orang Besar' di Balik Kisruh Dugaan Ijazah Palsu
"Jadi perlu langkah persiapan lebih kuat dan strategis supaya saat transaksi berhasil maka pihak Indonesia juga sudah ready untuk mempertahankan kinerja operasional yang sudah dicapai saat ini," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penambahan saham di Freeport memang menjadi kabar baik, tetapi ia bisa menjadi pisau bermata dua yang juga mencelakai. Dia mengatakan dengan menambah kepemilikan saham menjadi lebih besar, pemerintah juga punya tanggung jawab tambahan yang jauh lebih besar, salah satunya adalah tantantangan menyelesaikan dampak lingkungan.
"Kalau saham makin besar tapi eksternalitas negatif PTFI ditanggung pemerintah, ini namanya ketiban masalah bukan malah untung," kata Bhima.
Tantangan kedua, kata Bhima pemerintah dengan penambahan saham itu, pemerintah harus bisa memastikan nilai tambah produk tembaga dan emas PTFI dirasakan lebih banyak oleh masyarakat. Kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, penambahan saham di PTFI menjadi percuma.
"Uji kelayakan yang transparan dan pelibatan masyarakat terdampak baik di Papua lokasi tambang dan di Gresik," tandasnya.
