Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun pada 20 Oktober 2025 ini. Prabowo-Gibran dinilai mampu menorehkan sejumlah keberhasilan, salah satunya adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Berdasarkan laporan NEXT Indonesia Research & Publications, total Rp1,7 triliun hasil tindak pidana korupsi berhasil dikembalikan ke kas negara. Nilai tersebut berasal dari hasil rampasan aset koruptor, lelang barang bukti, serta penguasaan kembali kawasan hutan yang sempat disalahgunakan.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Kasus Keracunan Program MBG Masih Bisa Dicegah, Tapi Tak Boleh Diabaikan
“Nilai tersebut berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan,” tulis laporan NEXT Indonesia dilansir Senin (20/10/2025).
Selain pemulihan aset, lembaga penegak hukum juga mencatat 43 kasus korupsi berhasil diungkap sepanjang setahun pemerintahan berjalan. Baik Kejaksaan Agung maupun KPK berperan aktif dalam pengusutan kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara.
“Dari pemberantasan korupsi ini, Kabinet Merah Putih dalam setahun terakhir mampu menekan kerugian negara hingga Rp320,4 triliun,” tulis NEXT Indonesia.
Salah satu kasus terbesar yang berhasil dibongkar adalah skandal tata kelola minyak mentah di lingkungan PT Pertamina (Persero). Dugaan penyimpangan yang terjadi pada periode 2018–2023 tersebut menimbulkan kerugian hingga Rp285 triliun.
Hal ini juga terkonfirmasi dari hasil survei Rumah Politik Indonesia (RPI) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 86,4%, menandakan dukungan kuat terhadap arah kebijakan nasional selama 1 tahun terakhir.
Hasil survei itu juga merefleksikan fungsi demokrasi yang sehat yakni rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki ruang luas untuk mengoreksi dan menilai kinerja pemerintah melalui mekanisme survei publik.
Survei RPI menunjukkan kepuasan tertinggi masyarakat ada pada bidang pemberantasan korupsi (81,1%), disusul hukum dan pertahanan (75,6%), keuangan dan ekonomi (73,5%), serta sosial dan politik (72,2%).
Baca Juga: Ini Regulasi yang Diubah Prabowo Izinkan WNA Jadi Bos BUMN
Tingginya angka kepuasan ini dianggap menjadi modal sosial penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tak hanya sebagai modal politik, hasil survei juga menjadi sumber legitimasi moral bagi pemerintah untuk bekerja lebih percaya diri karena mendapat dukungan kuat dari masyarakat.
