Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Salah satu ketentuan yang diatur dalam regulasi baru ini berkaitan dengan hak istirahat dan cuti pekerja, termasuk ketentuan bahwa cuti bersama yang diterapkan perusahaan tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan.
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan ini menjadi bagian dari penguatan hak pekerja yang diatur dalam regulasi tersebut.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya disetujui dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (6/10/2026). Regulasi yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal itu kemudian diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa regulasi tersebut bertujuan memperkuat perlindungan bagi berbagai pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pengusaha.
"Pemerintah berpandangan bahwa RUU Perlindungan Ketenagakerjaan secara keseluruhan bertujuan untuk memperkuat perlindungan di bidang ketenagakerjaan, mencakup pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pengusaha," kata Yassierli dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Baca Juga: Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR
Aturan Cuti Bersama dan Hak Istirahat Pekerja
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah pengaturan cuti bersama. Dalam Pasal 118 ayat (6), disebutkan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja apabila perusahaan menerapkannya.
"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," demikian bunyi Pasal 118 ayat (6).
Selain ketentuan tersebut, Pasal 118 juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.
Baca Juga: Kemnaker Sesuaikan Regulasi Ketenagakerjaan Hadapi Dinamika Dunia Kerja
Waktu istirahat yang wajib diberikan sekurang-kurangnya meliputi:
-
Istirahat di antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah pekerja bekerja selama empat jam berturut-turut. Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja.
-
Istirahat mingguan, satu hari untuk pekerja dengan enam hari kerja dalam satu minggu atau dua hari untuk pekerja dengan lima hari kerja dalam satu minggu.
-
Istirahat panjang, selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya.
UU tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan waktu istirahat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) tidak mengurangi hak pekerja atas upah maupun manfaat lainnya.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja yang mengambil istirahat panjang. Berdasarkan Pasal 118 ayat (4), pekerja yang menggunakan hak istirahat panjang tidak berhak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan.
Sementara itu, hak cuti tahunan tetap diberikan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja menjalani masa kerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (7).
Baca Juga: Kemnaker Sesuaikan Regulasi Ketenagakerjaan Hadapi Dinamika Dunia Kerja
Delapan Aspek Perlindungan Hak Pekerja dalam UU Baru
Selain mengatur waktu istirahat dan cuti, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah ketentuan untuk memperkuat perlindungan pekerja dalam berbagai aspek hubungan kerja.
Berikut beberapa aspek hak dan perlindungan yang diatur dalam regulasi tersebut:
1. Kesempatan Kerja yang Setara
UU ini menegaskan prinsip kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi dalam ketenagakerjaan. Pekerja maupun pencari kerja berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan karier.
2. Informasi Lowongan Kerja yang Transparan
Perlindungan bagi pencari kerja turut diperkuat melalui penyediaan informasi pasar kerja. Ketersediaan informasi lowongan yang terbuka diharapkan membantu masyarakat mengakses peluang kerja secara lebih adil serta mengurangi risiko penipuan dan praktik percaloan.
3. Perlindungan bagi Peserta Pemagangan
Peserta pemagangan memperoleh kepastian hukum melalui pengaturan status dan jangka waktu pemagangan. Perlindungan yang diberikan mencakup uang saku, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta sertifikat pemagangan.
4. Kesempatan Kerja Tanpa Diskriminasi
Regulasi ini memperkuat prinsip objektivitas, keadilan, keterbukaan, dan nondiskriminasi dalam proses penempatan tenaga kerja. Perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas agar memiliki akses terhadap kesempatan kerja yang setara.
5. Hak Berserikat dan Menyampaikan Aspirasi
Perlindungan dalam hubungan industrial turut mencakup hak pekerja untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam hubungan industrial. Regulasi ini juga memberikan kerangka kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.
Baca Juga: Data Sensus Ekonomi 2026 Perkuat Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan
6. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian penting dari perlindungan pekerja. Pemberi kerja wajib menerapkan K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
7. Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan ketenagakerjaan diperkuat untuk memastikan pelaksanaan peraturan berjalan sesuai ketentuan. Pengawas memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, mengumpulkan data, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
8. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan
UU ini juga memperkuat penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Pengaturan sanksi administratif maupun pidana menjadi bagian dari upaya memastikan hak pekerja terlindungi dan kewajiban pemberi kerja dipenuhi.
Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, pengaturan ketenagakerjaan kini memiliki landasan hukum tersendiri. Sejumlah ketentuan di dalamnya mencakup hak pekerja atas waktu istirahat, cuti, keselamatan kerja, kesempatan kerja yang setara, hingga pengawasan dan penegakan hukum.
