Indonesia perlu memperkuat diplomasi kelapa sawit sebagai bagian dari strategi menjaga daya saing komoditas nasional di tengah peningkatan berbagai hambatan perdagangan global.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengatakan bahwa upaya diplomasi sawit perlu menggunakan pendekatan proaktif. Ia menegaskan, diplomasi sawit idealnya tidak bersifat reaktif melainkan mampu berfungsi sebagai instrumen intelijen pasar (market intelligence) yang mengantisipasi potensi hambatan sejak tahap perumusan kebijakan.
Baca Juga: Memahami Peran Strategis Kelapa Sawit Terhadap Ketahanan Pangan
Tungkot Sipayung menjelaskan, keberhasilan diplomasi sawit tidak semata diukur dari kemampuan menyelesaikan sengketa perdagangan tetapi juga dari efektivitas dalam mencegah kemunculan kebijakan yang dapat merugikan kepentingan industri sawit nasional.
“Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence,” katanya di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: Program B50 Dinilai Bisa Tekan Impor BBM dan Wujudkan Swasembada Energi
Tungkot mengakui, upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif terutama melalui diversifikasi pasar ekspor sawit. Strategi tersebut berhasil mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya kawasan Uni Eropa.
Saat ini, ekspor minyak sawit asal Indonesia telah tersebar ke berbagai kawasan di dunia, termasuk India, China, Pakistan, Bangladesh, negara-negara di Afrika, Uni Eropa, hingga Amerika Utara.
“Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita tinggal 8-10 persen. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa,” tegasnya.
Di sisi lain pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit di tingkat internasional melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Berbagai inisiatif tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara-negara importir utama, partisipasi dalam misi dagang untuk memperluas pasar ekspor, litigasi dan advokasi terhadap kebijakan yang diskriminasi terhadap produk sawit, kampanye positif melalui media internasional, hingga dukungan terhadap penyelenggaraan berbagai forum dan konferensi sawit berskala global.
Sementara itu, Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, menilai diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis bagi industri sawit nasional karena berbagai bentuk hambatan perdagangan masih terus bermunculan di sejumlah negara.
Ia mencontohkan penerapan standar keberlanjutan di beberapa negara yang sering kali bersifat diskriminatif terhadap komoditas kelapa sawit apabila dibandingkan dengan minyak nabati lain.
“Contohnya kenapa kok hanya minyak sawit yang harus sustainable, harus tidak boleh ada deforestasi, baru boleh masuk pasar Eropa? Padahal kalau misalnya dipikir minyak kedelai itu produsernya Brasil dan mereka masih melakukan deforestasi. Tapi, itu enggak diberlakukan (aturan tersebut),” tuturnya.
Meski demikian, Puspo Edi menegaskan bahwa penguatan diplomasi internasional harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola industri sawit di dalam negeri. Menurutnya, peningkatan daya saing akan lebih kuat apabila didukung praktik produksi yang memenuhi prinsip keberlanjutan mulai dari aspek lingkungan hingga sosial.
Ia menilai perbaikan tata kelola, proses produksi, dan kualitas produk menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk sawit Indonesia.
"Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri kita supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya,” pungkasnya.
