Nama Delpedro Marhaen baru-baru ini menjadi perbincangan publik di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia yang berujung kerusuhan hebat. Direktur Lokataru Foundation itu mendadak disorot setelah dirinya dijemput paksa pihak kepolisian pada Senin (1/9/2025) malam. 

Kekinian Polda Metro Jaya telah menetapkannya menjadi tersangka kasus penghasutan yang memicu kericuhan di depan Gedung DPR/MPR  pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, Delpedro kini ditahan Polda Metro Jaya bersama lima tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Mereka dianggap menghasut massa aksi karena  menyebarkan flyer digital berisi ajakan kerusuhan dengan caption "Polisi butut, jangan takut” 

Baca Juga: PBB Desak Pengusutan Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa di Indonesia, Prabowo Instruksikan Investigasi Menyeluruh

"Tujuan isi flyer dan caption yang berupa hasutan kepada pelajar yang merupakan anak untuk jangan takut aksi dan mengajak melawan bersama yang berujung pada terjadinya kerusuhan yang mengancam jiwa dan keselamatan anak," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (4/9/2025).

Sosok Delpedro Marhaen

Terlepas dari kasus yang menderanya saat ini, Delpedro Marhaen adalah seorang aktivis kemanusiaan yang sekarang ini menjabat direktur eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Delpedro Marhaen menjabat Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebagai lembaga yang fokus pada advokasi hukum dan HAM.

Delpedro punya latar belakang pendidikan yang lumayan mentereng, ia diketahui meraih gelar sarjana hukum di Universitas Tarumanagara. Tak hanya itu ia juga mengantongi dua gelar magister: satu di bidang hukum dan satu lagi di bidang Politik Kewarganegaraan yang keduanya didapat dari  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Kecintaan Delpedro pada dunia aktivis memang  sudah terlihat jelas sejak lama, ia tercatat menjadi peneliti dan asisten peneliti di Hakasasi.id dan Lokataru sejak 2019. Ia juga pernah menjadi koresponden di BandungBergerak.id pada 2021–2024, serta 

Sebelum menjadi Direktur Eksekutif, Delpedro berpengalaman sebagai peneliti atau researcher di Lokataru Law and Human Rights Office pada 2023–2024 dan Haris Azhar Law Office 2023

Pengalaman Delpedro Marhaen di bidang HAM juga ditempa saat menjadi program assistant di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2022–2023.

Kronologi Penangkapan

Keterangan yang disampaikan Lokataru Foundation melalui akun media sosial resminya di Instagram Lokataru Foundation, penangkapan Delpedro terjadi pada Senin (1/9/2025).

Pukul 22.45 WIB, Delpredro dijemput paksa oleh aparat Polda Metro Jaya dengan menggunakan mobil Ertiga putih.

Baca Juga: Nasib Keluarga Affan Kurniawan Pasca Tragedi Barracuda

Lokataru menyebut, penangkapan dilakukan tanpa penjelasan resmi mengenai dasar hukum. Tidak ada surat perintah yang ditunjukkan saat kejadian penangkapan tersebut. Selain itu, polisi langsung membawa Delpedro ke arah Polda Metro Jaya.

"Penangkapan sewenang-wenang =ancaman terhadap kebebasan sipil. Kriminalisasi pembela HAM melemahkan demokrasi," demikian tertulis di akun Instagram Lokataru. 

Lokataru mengecam keras penangkapan terhadap Delpedro Marhaen. Mereka meminta polisi segera membebaskan Delpedro tanpa syarat. Polisi juga harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga negara yang menggunakan hak berekspresi.

Negara harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan sipil dan politik sesuai amanat konstitusi serta standar hak asasi manusia internasional.

Profil Lokataru Foundation

Lokataru Foundation berfokus pada tiga isu utama: penguatan ruang sipil, demokrasi ekonomi, dan pemajuan HAM. Adapun tiga pilar utama dalam Lokataru Foundation dalam menjalankan programnya.

Riset

Lokataru aktif melakukan penelitian mendalam mengenai isu-isu kompleks. Seperti kepentingan publik dan kelompok termajinalkan. Lokataru mengkaji berbagai topik yang relevan dan berdampak pada masyarakat luas.

Advokasi

Bagi Lokataru, hasil riset tak berhenti di meja penelitian. Temuan-temuan tersebut disosialisasikan kepada publik. Lalu, dibawa kepada pembuat kebijakan melalui berbagai jalur komunikasi, baik formal dan non-formal. Langkah ini dilakukan Lokataru untuk mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih adil.

Pengembangan Kapasitas

Lokataru menyadari bahwa kerja-kerja advokasi akan lebih efektif jika dilakukan secara kolektif. Oleh karena itu, mereka menghadirkan program Lokademia. Sebuah wadah pembelajaran alternatif bagi warga sipil. Program ini membahas isu-isu publik, HAM, dan demokrasi.

Dikarenakan Delpedro belakangan ini menjadi sorotan publik. Perhatian masyarakat kini tertuju pada peran, dan kiprah lembaga tersebut dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.