Kebijakan pelarangan truk sumbu 3 yang diberlakukan saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) bisa menyebabkan lesunya industri dan melemahkan daya saing produk dalam negeri. Kebijakan ini juga akan menghambat terwujudnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang dicanangkan pemerintah sendiri.
“Bayangkan, jika industri kita sering diganggu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro industri seperti pelarangan truk sumbu 3 pada saat Nataru nanti, bisa dipastikan sangat sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Pengamat Ekonomi Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Aknolt Kristian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: TLDN Catat Pertumbuhan Pendapatan 14,1% pada 9M26
Baca Juga: Dari Kripik Tempe Hingga Nopia, Askrindo Perkuat Ekonomi Masyarakat Banyumas
Baca Juga: Pengadaan Responsif Gender Dinilai Bisa Buka Peluang Usaha Perempuan dan Perkuat Ekonomi Perawatan
Menurutnya, kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat Nataru itu pasti akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Di sektor ekspor misalnya, itu bisa memunculkan ketidakpercayaan luar negeri terhadap para pelaku eksportir di Indonesia. Pasalnya, lanjutnya, pelarangan truk sumbu 3 itu akan membuat terlambatnya pengiriman barang ke negara-negara penerimanya.
“Jadi, jangan sampai kemudian kita nanti kena masalah wanprestasi yang bisa memunculkan ketidakpercayaan dari mereka,” ucapnya.
Jika itu terjadi, dia mengatakan industri di dalam negeri Indonesia bisa mati. Padahal, katanya, pemerintah ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 dengan fokus pada investasi dan ekspor. “Rasanya itu sesuatu yang mustahil bisa dicapai jika industri di dalam negeri tidak bertumbuh,” ucapnya.
Yang jelas, katanya, kalau pasar ekspor Indonesia terganggu, pasar domestik juga pasti akan terganggu karena akan muncul multiplier effect. “Karena, salah satu produk unggulan kita itu adalah produk-produk ekspor yang bisa menyumbang pemasukan untuk kas negara,” tandasnya.
Selain ekspor, dia menuturkan pelarangan truk sumbu 3 ini juga akan berdampak terhadap penambahan biaya industri. Disampaikan, dalam bisnis itu ada yang namanya fixed cost atau biaya tetap seperti biaya gaji pegawai, sewa tempat, penyusutan aset, bunga pinjaman, dan tagihan listrik.
“Biaya-biaya itu kan tidak mengenal istilah hari libur. Ini seharusnya yang juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan pelarangan itu. Artinya, ketika kita sudah punya pasar di luar negeri, pasar itu sebenarnya harusnya dimaintain dan dipertahankan,” tukasnya.
Hal senada disampaikan ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. Dia mengatakan, Kemenhub sebaiknya melakukan manajemen pengaturan jalan saja pada saat Nataru mendatang. Hal itu mengingat kondisi jalan saat libur Nataru biasanya tidak sepadat saat libur Lebaran.
“Pemerintah juga harus memperhatikan dampak inflasinya dan juga kerugian yang dialami pelaku usaha jika kebijakan pelarangan itu diberlakukan,” tegasnya.
Untuk itu, Tauhid meminta kepada Kemenhub agar mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan beroperasi bagi truk-truk sumbu 3 pada saat Nataru 2026/2027 mendatang.