Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra membantah pernyataan anggota tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Refly Harun yang menyebut kesaksian empat menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang terakhir Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) normatif seperti laporan kerja.
Menurut Yusril, pernyataan Refly salah besar, sebab ke empat menteri yang datang pada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024) telah bicara apa adanya. Bagi Yusril pernyataan ke empat menteri itu tidak bisa dinilai sebagai pernyataan normatif apalagi menyamakannya dengan laporan kerja sebab mereka datang status sebagai pemberi keterangan.
Baca Juga: Mudik 2024, Pertamina Siapkan 11 SPBU Mobile dan Tenda BBM Kemasan Sepanjang Tol Jakarta Merak
Yusril lantas menyindir kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menghadirkan saksi yang membesar-besarkan masalah bantuan sosial yang dilakukan Presiden Joko Widodo, intinya kata Yusril keterangan ke empat menteri itu jauh lebih berkualitas ketimang keterang saksi dan ahli yang dihadirkan tim Anies-Muhaimin.
"(Empat menteri itu) menerangkan apa adanya terkait dengan dana Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial dalam APBN tahun 2023-2024, bukan datang untuk 'ngalor ngidul' menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi," kata Yusril kepada wartawan Minggu (7/4/2024).
Mantan Ketua Komisi Yudisial itu berpendapat, esensi dari memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya. Sehingga, kehadiran empat menteri tersebut bukan untuk menafsirkan gugatan para pemohon perkara PHPU.
"Apalagi untuk membenarkan apa yang dikemukakan dalam kedua Pemohon dalam PHPU Pilpres 2024 di MK (yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD)," tambahnya.
Adapun ke empat menteri yang bersaksi dalam sidang PHPU di MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Keterangan ke empat menteri ini secara tak langsung telah mematahkan berbagai tudingan kecurangan Pemilu yang digembar gemborkan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Salah satu tudingan dibantah oleh ke empat menteri ini adalah soal politisasi bantuan sosial di mana ke dua kubu yang keok di Pilpres 2024 itu menuding Jokowi memanfaatkan bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, sebab penyaluran bansos dilakukan jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu.
Baca Juga: Respons Mahfud Setelah Empat Menteri Jokowi Bantah Tudingan Politisasi Bansos di Sidang PHPU
Baca Juga: Jokowi Kembali Gelontorkan 1.000 Paket Bansos Setelah MK Panggil Empat Menteri ke Sidang PHPU
Para menteri kompak mengatakan penyaluran bansos tak ada kaitannya dengan kegiatan politik, itu murni program pemerintah untuk membantu masyarakat, lagipula penyaluran bansos itu telah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelum para penyelenggara Pemilu menetapkan waktu Pemilu.
