Aksi penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo masih menjadi sorotan publik yang mempertanyakan motif dan dalang di balik aksi sabotase nekat itu.
Salah satu hal yang menjadi tanda tanya besar sampai sekarang adalah soal keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak satupun yang masuk daftar korban penyadapan. Padahal aksi mata-mata itu selain menyasar Presiden Prabowo Subianto, Listyo juga menarget sekitar 6.000 orang lainnya yang terdiri dari ketua umum partai politik hingga tokoh nasional.
Baca Juga: Listyo ‘Intip’ Prabowo, Titiek Soeharto: Yang Disadap Bosnya Sendiri, Itu Mau Dilapor ke Siapa?
Selain tidak menyasar keluarga Jokowi, sejumlah orang dalam lingakaran istana yang selama ini diasosiasikan dekat dengan Jokowi juga tak disadap, sebut saja Muhammad Qodari saat ini menjabat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hingga Pratikno yang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Tidak ada orang-orang lingkaran dekat dari Presiden Jokowi, Pratikno kemudian Qodari, nggak ada (yang disadap). Kemudian Wapres Gibran nggak ada," Pengamat politik, pertahanan, dan keamanan, Selamat Ginting dilansir Olenka.id Selasa (10/11/2026).
Karenanya Selamat Ginting mengatakan aksi penyadapan itu bukan semata-mata kejahatan hukum. Kasus ini harus dilihat dari prespketif yang jauh lebih luas. Baginya ini penyadapan ini sudah dikategorikan sebagai isu internasional kendati lingkup sabotase itu masih lokal.
“Oleh karena itu kita harus melihatnya ini bukan soal hukum semata, tapi ini adalah kasus kejahatan luar biasa. Ini bukan isu nasional lagi, isu internasional," ujarnya.
Berbagai informasi yang disampaikan secara terbuka oleh pemerintah menyebut aksi penyadapan itu sudah berlaangsung di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo pada 2024 silam, namun hingga kini tak ada yang mengetahui secara jelas kepentingan di balik aksi pengintipan itu.
Menurut Selamat Ginting, aksi penyadapan itu sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya saat isu Jokowi tiga periode mulai mengemuka. Sekadar info saja isu itu pertama kali digembargemborkan Qodari yang kemudian disambut antusias oleh sejumlah ketua umum politik.
“(Penyadapan ini) sebenarnya dari ketika ada rencana Jokowi tiga periode, itulah awal mulanya," ujarnya.
Data-data penyadapan itu kemudian dipakai Jokowi untuk menekan sejumlah ketua umum partai. Atau dengan kata lain penyadapan itu dijadikan alat sandera. Hal ini terkonfirmasi dari sejumlah pernyataan Jokowi yang belakangan dibaca sebagai ancaman buat para elite partai politik.
“Itu kemudian diumumkan ketika Jokowi bilang 'saya tahu apa yang akan dilakukan partai-partai.' Itu artinya apa? Itu adalah ancaman," ujarnya.
“Apa sih fungsi sadap itu? Pertama secara ideologi enggak mungkin. Kemudian secara uang. Ketiga secara pemaksaan," tambahnya.
Baca Juga: Dari Sambo hingga Listyo Sigit, Satu Persatu Tumbang Karena Masalah Hukum, Karma Tragedi KM 50?
Setelah pernyataan Jokowi, sejumlah ketua umum Partai seperti Zulkifli Hasan hingga Bahlil Lahdahlia langsung menyatakan dengan tegas bahwa partai politik yang mereka pimpin mendukung Jokowi jadi presiden tiga periode.
“Apa sih fungsi sadap itu? Pertama secara ideologi enggak mungkin. Kemudian secara uang. Ketiga secara pemaksaan," pungkasnya.
