Kementerian Perindustrian diyakini tak bakal menurunkan kuota impor tekstil lantaran dugaan berbagai kepentingan sejumlah pejabat di dalam lingkaran kementerian tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tekstil. Bahkan mereka menduga sejumlah pejabat ikut ‘bermain’ dalam jaringan mafia impor tekstil.
Baca Juga: Pan Brothers Resmi Tinggalkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia
“Kemenperin pasti akan mengikuti permintaan mereka karena beberapa oknum pejabat kemenperin terlibat aktif dalam jaringan mafia ini," ujar Direktur Eksekutif KAHMI Agus Riyanto dalam keterangan resmi dilansir Senin (22/9/2025).
Bukan baru sebentar persekongkolan jahat antara oknum di Kementerian Perindustrian dengan para mafia impor tekstil kata Agus sudah berlangsung lama bahkan sudah sampai lima tahun. Untuk itu ia mendesak aparat segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.
Agus mengatakan, permainan impor tekstil membawa dampak sangat buruk, perusahaan-perusahaan tekstil dalam negeri satu per satu gulung tikar.
“Seharusnya Pak Menteri membuka mata dan telinga lebih lebar, tutupnya puluhan perusahaan yang melakukan PHK ratusan ribu karyawan justru diakibatkan oleh tingginya kuota impor dari Kemenperin," tegas dia.
Keresahan soal tingginya kuota impor juga disampaikan Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Tekstil-Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA Tekstil) dan Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB).
IPKB meminta kuota impor pakaian jadi dibatasi maksimal 50.000 ton per tahun. Alasannya, kapasitas produksi garmen nasional sudah mencapai 2,8 juta ton.
“Kemenperin (harus) transparan dalam menghitung kebutuhan tekstil serta menetapkan perusahaan penerima kuota impor,” demikian pernyataan IPKB.
Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFl) menyambut positif janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas impor ilegal.
"Kalangan produsen tekstil nasional hampir putus asa menghadapi praktik importasi illegal," terang Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wiraswasta.
Industri Tekstil Terus Dibayang-bayangi PHK Massal, Tertekan Produk Impor Murah. Pemerintah Lanjutkan 4 Program Ekonomi Strategis hingga 2026, Fokus UMKM, Pariwisata, dan Pekerja.
Baca Juga: Fernando Emas: Premanisme Regulasi di Sektor Tekstil Harus Dihentikan
Redma mengutip data tradmap.org yang mencatat nilai impor tekstil dan pakaian dari Tiongkok tidak tercatat di Bea Cukai mencapai 1,5-2 miliar dolar AS per tahun. Angka itu setara dengan 28.000 kontainer barang impor illegal.
"Dengan pernyataan Menkeu kemarin, setidaknya satu masalah ada titik cerah untuk diatasi, tinggal kami menyelesaikan permasalahan tingginya kuota impor," tuturnya.
