Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan dengan terang benderang membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Menurutnya, pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MK dan MA perihal ijazah putra Presiden Jokowi tersebut sudah final.
Baca Juga: Gibran Berjuang di PTUN, Anak Buah Mas AHY Pastikan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Digeber
Baca Juga: Ketum Parpol Terlibat Penyadapan Prabowo, Ciri-cirinya Langsung Dibocorkan Rocky Gerung
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," katanya kepada wartawan, seperti dikutip Rabu (11/11/2026).
Lanjutnya, ia menegaskan apa yang disampaikan Yusril merupakan cerminan pandangan Kepala Negara. "Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tambahnya.
Sebelumnya, Gibran mengaku akan fight di PTUN terkait polemmik surat keterangan ijazah SMA miliknya.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.
