Industri perfilman Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya produksi film, antusiasme masyarakat terhadap karya lokal, serta semakin beragamnya pelaku industri dan investor yang terlibat. Meski demikian, perkembangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses dan ketersediaan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Persoalan ini dirasakan oleh rumah produksi maupun sineas yang tengah berkembang. Untuk membahas tantangan tersebut, JAFF Market bersama Amar Bank meluncurkan Financing Indonesia’s Film Industry: A Handbook, sebuah laporan yang mengulas dampak ekonomi produksi film sekaligus peluang pembiayaan bagi para pelaku industri. Temuan dalam laporan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi panel bertajuk Who Will Finance the Next Chapter of Indonesian Cinema?
Baca Juga: Amar Bank dan JAFF Market Satukan Tujuh Pemangku Kepentingan Lewat Kemitraan Strategis
Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan dari berbagai sektor, di antaranya Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek Biger Azanna Maghribi, Ketua OJK Jabodebek Wan Nuzul Fahri, Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Badan Perfilman Indonesia (BPI) Tesadesrada Ryza, Senior Vice President MSME Amar Bank Josua Sloane, Marketing Hub Amar Bank Rosalinda Hussein, Co-Founder sekaligus Film Producer Imajinari Dipa Andika, Direktur JAFF Market Linda Gozali, Head of Data and Analytics JAFF Market Gundi Cahyadi, serta Business Strategist JAFF Market FX Iwan.
Mengenal Perfilman Indonesia Lebih Dalam Bersama JAFF Market
Direktur JAFF Market Linda Gozali mengajak para pemangku kepentingan untuk lebih mengenal sekaligus mendukung perfilman nasional agar industri tersebut dapat terus berkembang. Ajakan itu disampaikannya dalam acara peluncuran laporan dan diskusi industri JAFF Market 2026 bertajuk Who Will Finance the Next Chapter of Indonesian Cinema?
Bagi Linda, dunia film bukanlah hal yang asing. Ia mengaku telah mengenal industri tersebut sejak kecil karena tumbuh di tengah keluarga yang berkecimpung dalam produksi film sejak 1969. Bahkan, saat berusia sekitar tiga tahun, Linda pernah diajak sang ayah ke Hong Kong untuk melihat proses produksi film yang kala itu belum dapat dilakukan di Indonesia.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang keluarganya di industri perfilman. Linda menyebut dirinya sebagai generasi ketiga yang meneruskan warisan keluarga melalui Magma Entertainment, setelah sebelumnya keluarga mereka berkarya melalui Garuda Film.
Baca Juga: Hadir di JAFF Market 2025, Pemprov DKI Jakarta Makin Serius Wujudkan Misi ‘The City of Cinema’
Berbekal pengalaman tersebut, Linda melihat bahwa perkembangan perfilman Indonesia membutuhkan keterlibatan lebih luas dari sektor keuangan. Ia menyayangkan ketertarikan industri finansial terhadap perfilman nasional yang dinilainya belum sebanding dengan potensi pasar dan pertumbuhan jumlah penonton film Indonesia.
Selain dukungan pembiayaan, Linda juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarpelaku industri. Menurutnya, perjuangan yang selama ini dilakukan secara terpisah perlu disatukan dalam sebuah ekosistem yang lebih kuat. Dengan begitu, perfilman Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik, termasuk ketika berhadapan dengan mitra dari luar negeri.
Di sisi lain, Linda mengingatkan bahwa dukungan masyarakat sebagai penonton juga memiliki peran penting. Kerja keras para pembuat film, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi sebuah karya akan terasa dampaknya ketika masyarakat turut datang ke bioskop dan menyaksikan film Indonesia.
Ia pun mengajak masyarakat, termasuk para tamu yang hadir dalam acara tersebut, untuk mulai mengenal perfilman nasional dan mengajak orang-orang di sekitarnya melakukan hal serupa. Sebab, keberlangsungan film Indonesia tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga apresiasi penontonnya.
“Tanpa Bapak dan Ibu datang ke bioskop, film Indonesia tidak terasa,” ujar Linda.
Perfilman Indonesia Mengalami Pertumbuhan Pesat
Industri perfilman Indonesia saat ini tengah berada dalam momentum yang cukup baik. Sumber daya manusia dan talenta perfilman tersedia, sementara antusiasme penonton terhadap film lokal juga terus terlihat. Menariknya, sekitar dua pertiga penonton bioskop saat ini menyaksikan film-film Indonesia.
Head of Data and Analytics JAFF Market, Gundi Cahyadi, mengatakan perkembangan industri perfilman tidak cukup hanya dilihat dari sisi karya dan kreativitas. Aspek bisnis, terutama pembiayaan, juga perlu mendapat perhatian agar industri tersebut dapat terus bertumbuh.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya, tim data dan analisis JAFF Market telah melakukan riset yang merangkum perjalanan industri perfilman Indonesia selama sekitar 50 tahun. Berangkat dari hasil tersebut, riset tahun ini diarahkan untuk membahas lebih dalam persoalan pendanaan film serta peluang pengembangannya.
“Film tidak hanya memiliki sisi artistik dan bisnis, tetapi juga menjadi media yang memungkinkan kita mempelajari banyak hal. Tahun ini, kami ingin melihat lebih jauh bagaimana pembiayaan dalam industri perfilman berjalan dan apa yang bisa dipelajari dari negara lain,” ungkap Gundi.
Dari sisi infrastruktur, Indonesia kini memiliki sekitar 2.400 layar bioskop yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut bertumbuh sekitar 5% setiap tahun. Para operator bioskop pun masih memiliki rencana untuk memperluas jangkauan layar ke berbagai daerah.
Meski pada 2026 terjadi sedikit perlambatan jumlah penonton dibandingkan 2024 dan 2025, Gundi menyebut hasil penelitian menunjukkan industri perfilman Indonesia tetap mengalami peningkatan signifikan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya potensi pertumbuhan jumlah penonton pada masa mendatang.
“Meskipun pada 2026 terdapat sedikit perlambatan pada jumlah penonton dibandingkan 2024 dan 2025, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir, industri perfilman Indonesia tetap mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini juga menunjukkan adanya potensi pertumbuhan jumlah penonton pada masa mendatang,” jelasnya.
Gundi menilai pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri tersebut. Berdasarkan data Cinepoint per 15 November 2026, sejumlah film lokal masuk dalam jajaran sepuluh besar film dengan jumlah penonton tertinggi. Beberapa judul yang ditampilkan dalam presentasi antara lain Danur, Ghost in the Cell, dan Jangan Buang Ibu. Film-film teratas dalam daftar tersebut berhasil meraih sekitar tiga juta penonton.
Selain itu, hingga November 2026, terdapat sekitar 20 film Indonesia yang telah mencapai satu juta penonton. Angka tersebut masih berpotensi bertambah mengingat tahun 2026 belum berakhir.
Perkembangan lain terlihat dari meningkatnya jumlah rumah produksi yang hanya merilis satu film dalam setahun. Pada periode 2023–2024, jumlahnya masih berada di kisaran 70 rumah produksi. Sementara itu, pada 2026 angkanya hampir mencapai 100.
"Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyaknya rumah produksi independen yang hadir di Indonesia. Karena itu, pembiayaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung perkembangan industri ini," tuturnya.
Baca Juga: Film 'Serangan Balik' Bikin Geger Netflix, Tembus 11 Juta Penonton dan Rajai 12 Negara
Dalam pemaparannya, Gundi juga menjelaskan empat fokus utama riset JAFF Market tahun ini. Pembahasannya mencakup kondisi pembiayaan industri film Indonesia saat ini, pembelajaran dari negara lain seperti Hollywood, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Filipina, kesenjangan akses terhadap modal, serta peluang pengembangan skema pembiayaan bagi industri perfilman.
JAFF Market juga melakukan penghitungan terhadap dampak ekonomi dari produksi film. Riset tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dan pelaku industri mengenai besarnya kontribusi sektor perfilman terhadap perekonomian Indonesia.
Reputasi Industri Jadi Penentu Akses Pembiayaan Film
Pendanaan film kini dapat berasal dari berbagai sumber. Namun, rumah produksi yang telah mapan cenderung memiliki keuntungan lebih besar karena mempunyai pengalaman mengelola proyek serta jaringan investor yang sudah terbentuk. Sebaliknya, bagi produser baru, tantangan sering kali muncul sejak tahap awal, yakni ketika harus memperkenalkan proyek kepada calon mitra pendanaan.
Melihat kondisi tersebut, Badan Perfilman Indonesia (BPI) terus mendorong para produser untuk menemukan skema pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan BPI, Tesadesrada Ryza, menilai perluasan akses pembiayaan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem perfilman, mulai dari unsur usaha, kegiatan, profesi, hingga pendidikan.
"BPI melihat bahwa sektor film tidak hanya sebatas industrinya saja. Justru ekosistem perfilman yang harus kita jaga bersama karena seluruh unsur ini saling berkaitan satu sama lain," jelas Tesadesrada.
Ia juga mencatat bahwa minat masyarakat untuk menonton film di berbagai kota di luar Jakarta semakin terasa. Pertumbuhan film daerah tersebut menjadi bagian dari perkembangan industri nasional yang patut mendapat perhatian.
Dari sisi kebutuhan pendanaan, skema pembiayaan film juga perlu menyesuaikan tahapan produksi. Ketika sebagian besar anggaran telah terserap untuk proses produksi, dana untuk distribusi dan promosi kerap menjadi terbatas. Karena itu, sejumlah rumah produksi kini mencari investor yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga dapat membantu film menjangkau penonton melalui akses distribusi, kemampuan pemasaran, dan jaringan industri.
Laporan JAFF Market dan Amar Bank turut menyoroti skema bridge financing, yakni pembiayaan jangka pendek yang dapat membantu rumah produksi memenuhi kebutuhan operasional sambil menunggu pembayaran dari investor atau pembeli. Skema ini dapat dipertimbangkan apabila rumah produksi telah memiliki komitmen pembayaran dengan nilai dan jadwal yang jelas.
Senior Vice President MSME Amar Bank, Josua Sloane, mengatakan pembiayaan film membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan sektor usaha dengan pola pendapatan yang lebih sederhana. Menurutnya, perbankan memang tidak selalu membedakan pembiayaan berdasarkan subsektor industri. Namun, struktur harga dan skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas proyek.
Untuk proyek yang relatif sederhana, bank dapat menggunakan skema pembiayaan langsung. Sementara itu, proyek film dengan kebutuhan modal dan risiko yang lebih kompleks berpeluang menggunakan skema pembiayaan bersama atau joint financing.
"Melalui skema tersebut, bank dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, termasuk institusi yang memiliki akses terhadap pendanaan pasar modal. Pendekatan kolaboratif diperlukan karena penilaian risiko proyek film tidak selalu mudah dilakukan oleh satu lembaga keuangan," ujar Josua.
Selain persoalan risiko, Josua juga menyoroti tata kelola keuangan rumah produksi yang belum sepenuhnya tertata. Kondisi tersebut membuat bank kesulitan memperoleh gambaran keuangan perusahaan secara akurat. Padahal, keterbukaan laporan keuangan menjadi salah satu acuan penting bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pembiayaan.
Di sisi lain, ia menilai pelaku industri perlu lebih cermat mengelola kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) agar nilai ekonominya semakin terlihat. IP tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap sebuah karya. Pelaku industri perlu mengembangkan strategi bisnis yang memungkinkan IP menghasilkan pemasukan berkelanjutan, mulai dari lisensi hingga berbagai bentuk pemanfaatan komersial lainnya.