Bioenergi bersumber dari ekosistem karbon yang tinggi, mulai dari gambut hingga mangrove yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan. MADANI Berkelanjutan menilai bioenergi berisiko memicu deforestasi sistematis di ekosistem karbon bila pengadaan sumbernya bersifat destruktif.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menambahkan, penggunaan bioenergi mengancam hutan dan wilayah adat bila diikuti dengan pembukaan lahan baru. “Pemerintah harus secara tegas memperjelas arah kebijakan bioenergi Indonesia. Dengan begitu, ambisi pengembangan bioenergi tidak mengorbankan ekosistem, Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” kata Nadia.
Baca Juga: Madani Fest 2025 Resmi Ditutup, Ini Daftar Pemenang Madani Short Film Competition 2025
Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan momentum COP31 UNFCCC untuk mempercepat transisi energi. Salah satu momentum itu ialah target elektrifikasi 35 persen pada 2035 (35x35) yang ingin mempercepat penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengembangan jaringan listrik dan penyimpanan energi, serta pendanaan dan investasi terkait. Apalagi, Indonesia menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100GW dan rencana penambahan EBT mencapai 42,6GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Program and Policy Manager CERAH, Wicaksono Gitawan, menilai target Indonesia sejalan dengan kerangka transisi energi global. Ia menilai delegasi Indonesia sebaiknya berfokus untuk mengadopsi komitmen 35x35 dalam cover decision sebagai bentuk komitmen nyata untuk mengakselerasi transisi energi. Namun, CERAH menekankan pemerintah agar berfokus pada pengembangan energi terbarukan ketimbang mengimplementasikan bahan bakar hayati (biofuel).
"Sumber-sumber biofuel, termasuk bauran energi B50, berisiko memperparah deforestasi,” kata Wicaksono.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengingatkan, kerangka transisi energi akan sia-sia bila pemerintah Indonesia tak memprioritaskan keadilan bagi alam dan manusia.
“Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu penggunaan bahan bakar fosil. Energi fosil tidak hanya mendestabilisasi iklim, tapi juga menimbulkan dampak buruk yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi rakyat,” kata Iqbal.
Krisis iklim adalah alarm merah bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil. Transisi energi harus menjiwai semangat keadilan distributif, partisipatif dan restoratif. Transisi energi harus bergerak lebih cepat, berkeadilan dan transparan tanpa mengorbankan hak masyarakat dan hutan yang tersisa.