Perundingan di Konferensi Perubahan Iklim ke-31 PBB (COP31UNFCCC) telah berlangsung selama sepekan lebih. Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan.
Pemerintah Indonesia masih konsisten mempertahankan sumber energi fosil. Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, mengatakan, ketergantungan pada sumber energi fosil masih kentara dalam desain tata kelola ketenagalistrikan nasional. Selama ini elektrifikasi masih memprioritaskan dan mengunci dominasi bahan bakar fosil.
“Jika pemerintah Indonesia serius melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listrik. Penambahan pembangkit hanya mendorong Indonesia ke dalam jeratan fosil yang menghambat transisi energi,” kata Yuyun, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketergantungan pada energi fosil disampaikan langsung dalam konferensi pers Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dan Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, di Pavilion Indonesia. Dalam pernyataan pers itu, Eddy Soeparno mengatakan, bauran energi terbarukan akan ditingkatkan dari 17 persen menjadi 35 persen pada 2034 mendatang. Dengan kata lain, pemerintah masih akan bergantung pada energi fosil sebesar 65 persen hingga 2034 mendatang.
Satya Bumi juga melihat pemerintah Indonesia belum berkomitmen menjadi negara yang mampu memastikan rantai pasok ketenagalistrikan bersumber dari praktik yang bersih dan berkeadilan. Sebagai bukti, Satya Bumi menemukan adanya pertambangan nikel masif di Kabaena, sebuah pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Sekitar 650 kilometer persegi atau 73 persen wilayah Kabaena dibebani Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel.
Masifnya izin tambang di Kabaena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masalahnya tak berhenti di situ. Nikel dari Kabaena disuplai ke Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di sana, nikel diolah menjadi baterai kendaraan listrik. Energinya bersumber dari PLTU captive.
Juru Kampanye Satya Bumi, Salma Inaz, menilai, para pemangku kebijakan—termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup—serta sektor swasta belum mampu menjamin pengolahan nikel tak bergantung pada PLTU captive. “Transisi energi mutlak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan transportasi. Namun, transisi tak bisa dikatakan adil bila praktiknya justru memindahkan emisi dari satu wilayah kerusakan ke wilayah lain,” kata Inaz.
Pemerintah turut menjagokan bioenergi sebagai sumber energi terbarukan. Kebijakan itu menguat selepas COP30 UNFCCC yang berlangsung di Belém, Brasil pada November tahun silam. COP30 turut menyepakati dua kerangka global pendukung transisi energi, masing-masing peta jalan transisi dari energi fosil atau Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) Roadmap dan penghentian deforestasi (Forest Roadmap).
Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Oktaviani, mengingatkan agar kedua peta jalan itu tidak dijadikan pembenaran untuk menggenjot bioenergi dalam bauran energi Indonesia. TAFF Roadmap mendorong bahan bakar berkelanjutan, bahkan menyebut PLTU batu bara bisa dikonversi untuk membakar pelet biomassa. Forest Roadmap memasukkan bioekonomi.
Tanpa kriteria ‘berkelanjutan’ yang jelas, keduanya bisa jadi lampu hijau untuk membuka hutan demi kebun energi. “Dalam Kebijakan Energi Nasional saja, bioenergi ditargetkan menyumbang lebih dari separuh bauran energi baru dan terbarukan pada 2030. Ini ancaman serius bagi hutan hujan tropis kita, yang bahkan belum pulih dari kebakaran tahun ini,” kata Amalya.