Rencana pembentukan Badan Ekspor Komoditas Nasional mendapat perhatian dari Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI), yang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji dan diimplementasikan secara hati-hati.
HIPKASI memandang bahwa langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional merupakan upaya positif yang patut diapresiasi. Kebijakan tersebut dinilai memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, serta meminimalkan potensi praktik under-invoicing dalam tata niaga ekspor komoditas nasional.
Namun demikian, HIPKASI juga menilai bahwa perubahan tata kelola ekspor dalam skala besar secara alami akan memunculkan respons pasar yang cukup sensitif, terutama pada tahap awal implementasi kebijakan. Dalam beberapa hari terakhir, pasar mulai menunjukkan volatilitas harga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS) yang cukup signifikan di berbagai wilayah sentra sawit Indonesia.
Di sisi lain, industri sawit nasional saat ini juga sedang menghadapi tekanan biaya operasional yang cukup besar. Kenaikan harga pupuk, bahan bakar minyak (BBM), transportasi, material operasional, hingga peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) memberikan tekanan tambahan terhadap keberlangsungan usaha perkebunan dan industri pengolahan sawit.
Baca Juga: BPDP Gandeng Universitas Udayana Tingkatkan Literasi Sawit Generasi Muda Lewat GenSawit 2026
HIPKASI menilai bahwa apabila kondisi pasar tidak dikelola dengan baik, maka tekanan terhadap harga CPO dan TBS dapat menimbulkan domino effect terhadap industri sawit nasional. Dampaknya dapat berupa efisiensi operasional secara ekstrem, pengurangan aktivitas perawatan kebun, hingga potensi pengurangan tenaga kerja atau PHK di sektor perkebunan dan industri pendukung lainnya.
Selain itu, HIPKASI juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan pasar global terhadap perdagangan CPO Indonesia. Mengingat tingginya persaingan global dengan negara produsen lain serta minyak nabati alternatif, maka stabilitas kebijakan dan kepastian sistem perdagangan menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga daya saing Indonesia di pasar internasional.
Ketua Umum HIPKASI, Ir. H. M. Syarif Rafinda, M.M., menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu menyikapi kondisi ini secara profesional dan bijaksana.
“Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memengaruhi harga CPO dan TBS di tengah meningkatnya biaya operasional industri seperti pupuk, BBM, transportasi, dan UMR. Karena itu diperlukan kebijakan yang benar-benar matang agar industri sawit nasional tetap sehat, produktif, dan mampu menjaga keberlangsungan tenaga kerja serta kesejahteraan petani,” ujar Ir. H. M. Syarif Rafinda, M.M. dalam keterangan resminya seperti Olenka kutip, Sabtu (23/5/2026).
Sementara itu, Ketua Harian DPP HIPKASI, Darus Salam, juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas industri sawit nasional di tengah perubahan kebijakan perdagangan.
“Industri sawit merupakan sektor strategis yang melibatkan jutaan tenaga kerja dan rantai ekonomi yang sangat besar. Karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati, adaptif, dan melibatkan komunikasi yang intensif dengan pelaku industri agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas operasional maupun kepercayaan pasar,” ujar Darus Salam.
Ia juga menambahkan bahwa industri sawit nasional membutuhkan kepastian sistem perdagangan yang sehat, cepat, dan mampu menjaga daya saing Indonesia di pasar global.
Karena itu, HIPKASI berharap implementasi kebijakan pembentukan badan ekspor dilakukan secara bertahap, adaptif, dan disertai komunikasi yang intensif dengan pelaku industri, petani, perusahaan, profesional sawit, serta seluruh stakeholder terkait.
HIPKASI juga memandang pemerintah sebaiknya memperkuat mekanisme Bursa Trading CPO nasional dan tetap berperan sebagai regulator serta pengawas pasar, bukan terlibat langsung sebagai pelaku ekspor. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga transparansi, stabilitas, dan keberlangsungan industri tanpa mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.
HIPKASI mengajak seluruh pelaku industri sawit Indonesia untuk tetap tenang, profesional, serta menjaga produktivitas dan efisiensi operasional di tengah dinamika kebijakan yang berkembang saat ini.
Sebagai organisasi profesional sawit nasional, HIPKASI akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan industri sawit Indonesia, kesejahteraan petani, profesional sawit, dan ketahanan ekonomi nasional.
